Bisnis.com, JAKARTA -- Sebagai upaya memberantas penangkapan ikan secara ilegal (illegal fishing), Pemerintah Indonesia dan Thailand menyatakan siap membentuk kelompok kerja untuk membahas solusi salah satu tindak kejahatan laut tersebut.
Dalam pertemuan bilateralnya dengan Perdana Menteri Thailand Prayut Chan-O-Cha di sela-sela Konferensi Asia Afrika 2015, Presiden Joko Widodo juga membahas kemungkinan kerjasama di bidang perikanan.
"Kami berharap Pemerintah Thailand dapat meningkatkan perlindungan dan akses hukum bagi Anak Buah Kapal (ABK) Indonesia di Thailand," ungkap Presiden Jokowi, seperti dikutip dari siaran pers yang dirilis Kementerian Luar Negeri, Kamis (23/4/2015).
Pada kesempatan yang sama, Jokowi dan Jenderal Prayut juga sepakat melakukan pertemuan untuk mengkaji kembali pembahasan perundingan perbatasan maritim pada akhir 2015 ini, merujuk pada draf kesepakatan yang diteken Menlu kedua negara di Bangkok, 1-2 April lalu.
Kemlu mencatat dalam lima tahun terakhir, perdagangan bilateral antara Indonesia dan Thailand meningkat rata-rata 5,63% per tahun.
Kedua pihak sepakat untuk meningkatkan kerjasama perdagangan melalui pertukaran teknologi dan pengalaman dalam mengembangkan produk-produk pertanian.
