Bisnis.com, JAKARTA--Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute Gun Gun Heryanto mengatakan munculnya gerakan deparpolisasi di Indonesia selain dipicu oleh tidak optimalnya kinerja parpol juga akibat sistem oligarki yang terus berkembang.
Menurutnya, sebagai representasi publik, partai politik harus diperbaiki. Pasalnya, dalam sebuah negara demokrasi, partai politik menjadi bagian yang sangat inheren dan tidak bisa tidak ada.
“Deparpolisasi, saya setuju tidak boleh ada di sebuah negara demokrasi. Tetapi deparpolisasi ini distimulasi dari parpol itu sendiri,” katanya, Rabu (15/4/2015).
Gun Gun mengatakan, gejala deparpolisasi juga akibat belum optimalnya institusionalisasi politik di tubuh partai politik. Misalnya, soal aklamasi yang ramai dalam semua kongres partai politik besar.
“Di hampir semua partai besar, di PDIP, Hanura, Gerindra, dan besok mungkin Partai Demokrat, ada gejala cara berpikir dan bertindak dipengaruhi oleh aktorsentris. Ini semakin memperkuat oligarki parpol,” ujarnya.
Dia juga menyoroti munculnya personalisasi politik yang kemudian berimpilikasi pada oligarki dan feodalistik.
Sementara itu, pengamat politik dan Direktur Eksekutif Indo Barometer, Muhammad Qodari mengakui bahwa fenomena munculnya gerakan deparpolisasi belakangan ini ternyata semakin menguat.
“Ada banyak pihak yang mengatasnamakan independensi melihat partai sebagai beban demokrasi,” ujarnya.
Menurutnya, gerakan deparpolisasi harus ditolak, karena tidak sesuai dengan sistem politik yang dianut Indonesia saat ini yakni demokrasi.
"Tidak ada demokrasi tanpa partai politik dan partai politik adalah pilar demokrasi. Partai politik memegang peranan fundamental dalam roda pemerintahan demokratis," katanya.
