Kabar24.com, JAKARTA - Fenomena munculnya gerakan deparpolisasi semakin menguat akibat banyaknya pihak yang mengatasnamakan independensi melihat partai sebagai beban demokrasi.
Demikian dikemukakan oleh pengamat politik dan Direktur Eksekutif Indo Barometer, Muhammad Qodari dalam keterangannya kepada wartawan Rabu (15/4/2015).
Menurutnya, gerakan deparpolisasi harus ditolak karena tidak sesuai dengan sistem politik yang dianut Indonesia saat ini, yakni demokrasi.
“Tidak ada demokrasi tanpa partai politik dan partai politik adalah pilar demokrasi. Partai politik memegang peranan fundamental dalam roda pemerintahan demokratis,” ujarnya.
Melalui partai politik, ujarnya, terjadi agregasi kepentingan masyarakat selain munculnya komunikasi politik, kaderisasi, dan regenerasi kepemimpinan bangsa. Tidak bisa dipungkiri eksistensi parpol merupakan penghubung antara negara dan masyarakat.
“Memang fungsi dan kerja parpol belum maksimal, tetapi bukan berarti parpol dibuang ke laut. Tetapi justru harus diperkuat,” ujarnya.
Pernyataan itu disampaikan Qodari setelah sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri mengatakan ada upaya pemunculan gerakan deparpolisasi atau mengikis peran partai politik (parpol) dalam pemerintahan.
Menurut Megawati, sentimental pada partai makin lantang diteriakkan dalam liberalisasi politik. Megawati menyakini proses deparpolisasi yang telah menjadi fenomena ini tidak berdiri sendiri.
“Ada kekuatan anti-partai dengan kekuatan modal yang berhadapan dengan gerakan berdiri di atas kaki sendiri,” ujarnya.[]
