Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Oposisi Minta Presiden Anulir Beleid Kenaikan Tunjangan Mobil Pejabat

Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya menolak kebijakan penaikan uang muka kendaraan dinas bagi pejabat negara, termasuk wakil rakyat.
Lavinda
Lavinda - Bisnis.com 06 April 2015  |  19:37 WIB
Presiden Jokowi (kanan) didampingi Menko PMK Puan Maharani (kiri) dan Mendagri Tjahjo Kumolo memberikan keterangan usai rapat konsultasi dengan DPR di Komplek Parlemen, Jakarta, Senin (6/4). - Antara/Akbar Nugroho Gumay
Presiden Jokowi (kanan) didampingi Menko PMK Puan Maharani (kiri) dan Mendagri Tjahjo Kumolo memberikan keterangan usai rapat konsultasi dengan DPR di Komplek Parlemen, Jakarta, Senin (6/4). - Antara/Akbar Nugroho Gumay

Kabar24.com, JAKARTA--Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya menolak kebijakan penaikan uang muka kendaraan dinas bagi pejabat negara, termasuk wakil rakyat.

Ketua Fraksi Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan pihaknya mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo untuk menganulir perubahan peraturan presiden (Perpres) terkait tunjangan kendaraan dinas bagi pejabat negara.

Hal itu disampaikan dalam rapat konsultasi antara dewan perwakilan rakyat (DPR) dan Presiden Jokowi di Kompleks DPR RI, Jakarta.

Kami mengusulan kalau bisa dianulir saja tunjangannya. Kembalikan seperti peraturan sebelumnya,ujarnya, Senin(6/4/2015).

Menurut dia, momentum menaikkan nominal tunjangan bagi pejabat negara itu tidak tepat. Saat ini perekonomian dalam kondisi melambat, daya beli masyarakat merosot di tengah lonjakan kenaikan harga bahan pokok.

Kalau kemudian situasi seperti itu terjadi, lalu pejabat negara malah mendapat fasilitas yang mewah,katanya.

Jika anggaran sudah tercantum dalam anggaran penerimaan dan belanja negara perubahan (APBNP) 2015, maka sebaiknya dimasukkan dalam sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) pada pengujung tahun.

Dia menjelaskan presiden memperhatikan masukan fraksi dan akan mempertimbangkan usulan tersebut.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengeluarkan Perpers No. 39/2010 tentang Perubahan Atas Perpres No. 68/2010. Perpres ini hanya mengubah Pasal 3 Ayat (1) Perpres No. 68/2010.

Pada Perpres No. 68/2010 disebutkan fasilitas uang muka diberikan kepada pejabat negara sebesar Rp116,65 juta, sedangkan dalam Perpres No. 39/2015 menjadi Rp210,89 juta.

Tunjangan diberikan kepada pejabat negara di lembaga negara, seperti DPR, MPR, DPD, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Badan Pemeriksa Keuangan.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

partai gerindra dp mobil pejabat
Editor : Rustam Agus

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top