Kabar24.com, JAKARTA - Isu penundaan eksekusi mati terhadap duo Bali Nine asal Australia, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran, dikaitkan dengan bakal dibocorkannya hasil sadapan dari pembicaraan Presiden Joko Widodo dengan sejumlah pihak terkait dengan Pemilu Presiden (Pilpres) tahun 2014, ramai diperguncingkan para netizen.
Wikipedia menyebutkan wikileaks merupakan media massa internasional yang mengungkapkan dokumen-dokumen rahasia negara dan perusahaan kepada publik melalui situs webnya. Organisasi ini bermarkas di Stockholm, Swedia.
Situs WikiLeaks diluncurkan secara resmi pada Desember 2006 oleh disiden politik Cina, jurnalis, matematikawan, dan ahli teknologi dari Amerika Serikat, Taiwan, Eropa, Australia, dan Afrika Selatan.
Para pendiri dan orang-orang yang tergabung dalam organisasi ini tidak pernah disebutkan namun artikel koran dan majalah The New Yorker mendeskripsikan Julian Assange, seorang jurnalis dan aktivis internet Australia, sebagai direktur Wikileaks.
Saat ini alamat situs telah dialihkan ke www.wikileaks.ch dari situs aslinya www.wikileaks.org untuk alasan keamanan.
Namun kalangan DPR tidak percaya dengan kabar Wikileaks menyimpan hasil penyadapan percakapan Jokowi terkait dengan sejumlah pihak terkait Pilpres tersebut.
"Saya tidak percaya isu itu sebelum ada bukti. Jangan-jangan itu hanya usaha untuk menakut-nakuti Presiden Jokowi sehingga Jokowi memberi grasi kepada warga Australia yang akan dihukum mati," kata Elnino Husein Mohi, anggota Komisi I DPR RI.
Namun, kata politisi Partai Gerindra itu, bila Presiden Jokowi memberikan grasi dan kedua warga negara Australia itu bebas dari hukuman mati, maka sadapan itu benar adanya.
"Kalau Jokowi takut dengan ancaman itu lalu membatalkan hukuman mati, berarti bisa dicurigai bahwa ancaman Wikileaks itu benar," ujarnya.
Sebelumnya Wakil Ketua DR RI Fadli Zon menyesalkan isu penyadapan yang dilakukan oleh Selandia Baru sebagimana yang diungkap oleh Wikileaks.
"Kita harus mengkritik penyadapan ini. Itu langkah yang sebetulnya tidak boleh dilakukan negara yang bersahabat. Kita sangat sesali kalau benar," kata Fadli Zon, Senin (9/3/2015).
Ia juga mempertanyakan motif Selandia Baru melakukan penyadapan.
"Kita tidak tahu maksud apa dibalik penyadapan itu. Namun bisa jadi info yang menarik kalau ada. Tapi kita harus pastikan benar ada atau tidak," katanya.
Dia mengimbau Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersikap tegas. "Pemerintah seharusnya memprotes keras jika ada penyadapan. Karena pelanggran terhadap kedaulatan kita. Biasanya penyadapan bukan oleh negara-negara yang bersahabat, (penyadapan dilakukan) yang punya kepentingan dan mengganggap kita sebagai musuh".
Selain itu, pemerinta harus segera meminta penjelasan terhadap Selandia baru. Dan Kementerian Luar Negeri harus segera menindaklanjuti informasi tersebut.
"Kita belum tahu isinya, siapa saja yang disadap. Kita sekarang meraba-raba saja. Sekarang pemerintah diminta klarifikasi saja dulu. Nanti selanjutnya apakah protes, protes keras silakan," tegasnya.
.jpg?w=300&h=221)
