Tim 9 Temui Wapres JK Minta Penghentian Kriminalisasi KPK

Tim Independen yang dibentuk untuk memberi masukan kepada Presiden tentang gesekan Polri-KPK menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Ana Noviani - Bisnis.com

Selasa, 10 Maret 2015 | 16:42

Wakil Ketua Tim Sembilan Jimly Asshiddiqie (kanan), bersama anggota Tumpak Hatorangan (kiri) dan Erry Riyana (tengah) memberikan keterangan seusai bertemu dengan aktivis antikorupsi di Jakarta, Rabu (4/3). Tim Sembilan bersama aktivis mendesak Jokowi mencopot Plt Pimpinan KPK Taufiequrachman Ruki dan Indrianto Seno Aji karena dinilai justru memperlemah pemberantasan korupsi di Indonesia./Antara

Bisnis.com, JAKARTA - Tim Independen ‎yang dibentuk untuk memberi masukan kepada Presiden tentang gesekan Polri-KPK menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Tim Independen atau yang dikenal sebagai Tim 9 yang hadir di kantor Wapres, yakni Syafii Maarif, Jimly Asiddiqie, Bambang Widodo Umar, Tumpak Hatorangan, dan Imam Prasodjo. Anggota Tim 9 tiba di kantor Wapres sekitar pukul 15:00 WIB.

"Kita mau menyampaikan masukan-masukan yang kami himpun dari masyarakat mengenai KPK. Yang skrg timbul persepsi dalam masyarakat bahwa KPK sedang dikiriminalisasi dan proses pelemahan KPK itu harus dihentikan," kata Jimly di kantor Wapres, Selasa (10/3/2015).

Presiden dan Wapres, lanjutnya, harus turun tangan untuk menghentikan upaya kriminalisasi yang dapat melemahkan institusi antirasuah, KPK.

"Harapan kita presiden dan wapres sebagai satu kesatuan pimpinan bisa menghentikan proses penurunan wibawa KPK dan proses pelemahan terus dari KPK supaya ini tidak berlanjut," ujarnya.

Pelemahan yang dikhawatirkan Tim 9 berupa pelaporan orang-orang yang mendukung KPK, termasuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang disomasi Bareskrim Polri lantaran mempublikasi pernyataan tentang penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjajanto melanggar HAM.

"Ini kan tingkatnya sudah berlebihan. Jadi kalau pejabat tidak turun tangan, dalam hal ini para pemimpin, malah membuat statement yang disalahpahami seakan-akan memberi kebenaran pada tindakan-tindakan kepolisian. Inikan bisa berbahaya," imbuhnya.