Bisnis.com, JAKARTA— Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) pesimistis Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan segera menghentikan kriminalisasi terhadap KPK dan pendukungnya.
Haris Azhar, Koordinator Kontras, mengatakan Jokowi cenderung mengabaikan masalah antarlembaga penegak hukum itu. Saat ini, jokowi cenderung menganggap masalah antara KPK dan Polri sudah selesai.
“Dengan mengganti calon Kapolri dari Komjen Pol Budi Gunawan menjadi Komjen Badrodin Haiti serta menunjuk tiga pelaksana tugas komisioner KPK, Jokowi menganggap masalah tuntas,” katanya saat dihubungi Bisnis, Minggu (8/3/2015).
Padahal, konflik antara KPK dan Polri ini sudah semakin kronis. Dalam hal ini, paparnya, kriminalisasi KPK dan pendukungnya sudah dalam tahap masif. Ada sejumlah bukti kriminalisasi kepada KPK dan pendukungnya yang dibiarkan oleh Jokowi.
“Setelah komisioner KPK, kini pengaduan yang menyangkut pendukung KPK a.l. Yunus Husein dan Denny Indrayana juga di proses. Selain itu, hasil investigasi Majalah Tempo soal rekening gendut Budi Gunawan pun dipersoalkan,” katanya.
Harusnya, kata dia, demi penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, kriminalisasi ini tidak boleh dilakukan. Toh, terbukti selama puluhan tahun hanya KPK yang mampu menjerat banyak koruptor di Tanah Air.
Jika kriminalisasi berlanjut tanpa campur tangan Jokowi, Haris mengatakan bukan tidak mungkin kepercayaan publik kepada Jokowi akan turun. “Campur tangan negara itu penting. tapi saya tidak yakin jokowi akan segera menyelesaikan.”
BACA JUGA:
Jokowi Menolak Bicara Mengenai Penghentian Kriminalisasi KPK
