Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Tersiar Kabar Jokowi Hendak Dilengserkan, Politisi PDI-P Membantah

Politisi PDI-Perjuangan Ahmad Baskara membantah kabar yang menuding dirinya mengusulkan pelengseran (impeachment) Presiden Joko Widodo (Jokowi).
PDI Perjuangan
PDI Perjuangan

Kabar24.com, JAKARTA - Politisi PDI-Perjuangan Ahmad Baskara membantah kabar yang menuding dirinya mengusulkan pelengseran (impeachment) Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Kabar itu berkaitan dengan pertemuan sejumlah elit PDI-P di kediaman Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, Kamis pekan lalu.

"Saya tidak pernah ngomong seperti itu. Saya pastikan keliru!" kata dia dengan nada tegas, Ahad (22/2/2015).

BACA: PDI-Perjuangan Jaga Jokowi Dari Celah Impeachment

Pertemuan yang berlangsung di rumah Mega, Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, itu dihadiri oleh Ahmad Baskara, Dwi Ria Latifa, dan Herman Heri. Baskara menegaskan pertemuan itu merupakan diskusi rutin.

Tidak ada yang istimewa dalam pertemuannya dengan elite PDI-P dan Mega. "Tidak ada panggilan khusus. Kamis lalu kebetulan kami sedang piket untuk menemani Bu Mega di rumahnya," ujarnya.

Mereka, kata Baskara, berdiskusi tentang perkembangan politik nasional. Salah satunya soal pembatalan pelantikan Budi Gunawan (BG)dan pengangkatan Komisaris Jenderal Badrodin Haiti. "Sebagai partai politik, itu lumrah, kan. Kami hanya berdiskusi biasa," ujarnya.

Baskara menjelaskan hingga saat ini partainya belum mengambil sikap atas keputusan Jokowi tersebut.

Menurut dia, keputusan Jokowi itu rawan kontroversi, terutama di Dewan Perwakilan Rakyat. Sebab, DPR telah menyetujui BG menjadi Kapolri melalui uji kelayakan dan kepantasan.

"Jangan sampai DPR menggunakan hak angket, hak jawab, atau bahkan interpelasi. Itu yang kami diskusikan," tutur dia.

Hingga saat ini, PDI-P belum menjelaskan sikap fraksinya, apakah akan menyetujui Badrodin menjadi Kapolri atau tidak.

Menurutnya, hal terpenting saat ini adalah menyiapkan jawaban kepada DPR atas keputusan Jokowi itu.

Jokowi dinilai tidak mengambil tindakan apa pun atas terpilihnya BG. Kata dia, seharusnya Jokowi mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk membatalkan pelantikan BG.  "Kami tunggu penjelasan Presiden."

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Editor
Editor : Yusran Yunus
Sumber : Tempo.co
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper