Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo membatalkan penetapan Budi Gunawan menjadi Kapolri? Malam ini disebut-sebut sebagai detik-detik menentukan, lantaran pembatalan Budi Gunawan dianggap sebagai pilihan terbaik di tengah rumitnya pengambilan keputusan.
Menteri Sekretaris Negara Pratikno memang tidak mengatakan Presiden Jokowi akhirnya membatalkan penetapan Budi Gunawan sebagai Kapolri.
Mantan Rektor Ke-14 Universitas Gajah Mada (UGM) hanya mengatakan Presiden Joko Widodo segera mengumumkan keputusannya soal nasib calon Kapolri tunggal Komisaris Jenderal Budi Gunawan yang dijadikan tersangka kasus korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
"Presiden menghadapi realita calon Kapolri disetujui oleh parlemen tapi kenyataannya yang bersangkutan berstatus tersangka. Dua dilema ini tidak mudah dicari solusinya. Akan lebih indah kalau pak BG mundur. Kalo tidak, maka dilema ini harus diselesaikan. Pada akhirnya presiden segera putuskan," kata Pratikno di Istana Negara, Selasa (3/2/2015).
Namun Syafii Maarif selaku Tim Independen yang memberikan masukan kepada Presiden disebut-sebut sudah diberitahu bahwa Kepala Negara tidak akan melantik Budi Gunawan sebagai Kapolri.
Presiden Jokowi disebut-sebut akan mengganti pencalonan Budi Gunawan dengan calon lain, yang santer disebutkan adalah Dwi Priyatno.
Mensesneg menyampaikan Presiden Jokowi intinya mengikuti proses hukum yang berlaku dan berharap semua pihak juga mendukung terlaksananya proses tersebut.
Sejauh ini Presiden Jokowi belum mengambil keputusan atas nasib calon Kapolri terpilih Komjen Pol Budi Gunawan. Presiden pada Kamis (29/1/2015) bertemu dengan sejumlah pihak untuk mendengarkan aspirasi soal disharmonisasi KPK-Polri dan pelantikan Budi Gunawan.
Namun, Tim Independen yang dibentuk Presiden Jokowi merekomendasikan Presiden tidak melantik Budi Gunawan.
"Presiden sudah meyakinkan pimpinan DPR, Presiden segera membuat keputusan.Nanti akan ada komunikasi lagi, interaksi lagi dengan DPR jika nanti ada keputusan yang dibuat oleh Presiden tentang kapolri," kata Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto usai mendampingi Presiden bertemu dengan pimpinan DPR di Kompleks Istana Presiden Jakarta, Senin petang.
Andi menambahkan,"DPR pada dasarnya berharap Presiden bisa membuat keputusan baik di waktu yang tidak terlalu lama. Tadi ada komitmen dari lima pimpinan DPR bahwa DPR akan solid mendukung keputusan Presiden yang pada dasarnya bagi DPR pengangkatan kapolri itu wilayah eksekutif, merupakan prerogatif Presiden."
