Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

KPK VS POLRI: Jokowi Disarankan Tunjuk Calon Kapolri Baru

Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Andalas Padang Saldi Isra menyarankan presiden Joko Widodo tidak melantik Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri untuk mengurangi kontroversi yang bergulir di masyarakat.
Heri Faisal
Heri Faisal - Bisnis.com 28 Januari 2015  |  00:38 WIB
Rektor Universitas Andalas, Werry Darta Taifur (tengah), membacakan pernyataan sikap saat aksi simpatik Koalisi Masyarakat Anti Korupsi Sumatera Barat (Sumbar), di depan Kantor Gubernur, di Padang, Selasa (27/1). - Antara
Rektor Universitas Andalas, Werry Darta Taifur (tengah), membacakan pernyataan sikap saat aksi simpatik Koalisi Masyarakat Anti Korupsi Sumatera Barat (Sumbar), di depan Kantor Gubernur, di Padang, Selasa (27/1). - Antara

Kabar24.com, PADANG-- Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Andalas Padang Saldi Isra menyarankan presiden Joko Widodo tidak melantik Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri untuk mengurangi kontroversi yang bergulir di masyarakat.

Menurutnya, agar kekisruhan dua lembaga penegak hukum KPK dan kepolisian segera berakhir, Jokowi diminta mencari jalan terbaik dengan mengusulkan nama baru sebagai calon Kapolri.

"Carilah jalan terbaik, dengan segera mengusulkan calon Kapolri yang baru, sehingga bisa keluar dari kondisi yang kontroversial saat ini,"ujarnya seusai menggelar aksi dukungan kepada KPK di Padang, Sumatra Barat, Selasa (27/1/2015).

Saldi ikut turun ke jalan bersama Koalisi Masyarakat Sumatra Barat yang terdiri dari aktivis antikorupsi, akademisi, dan masyarakat sipil mengusung gerakan penyelamatan pemberantasan korupsi untuk menguatkan KPK.

Dalam orasinya, dia mengatakan ada gerakan sistematis, terstruktur dan massif yang hendak menghancurkan KPK. Sebagai institusi yang menunjukkan komitmen dan keseriusan dalam pemberantasan korupsi, Saldi menilai perlu keseriusan untuk membela lembaga tersebut.

"Jika institusi itu [KPK] digerogoti, digeruduk dan kriminalisasi terhadap orang-orangnya, maka rakyat wajib hukumnya membela institusi itu," tegasnya.

Saldi menyebutkan apa yang dilakukan kepolisian dalam proses penangkapan Bambang Widjojanto serta dilaporkannya Ketua KPK Abraham Samad, serta dua Wakil Ketua Adnan Pandu Praja dan Zulkarnaen bukan saja upaya pelemahan, tetapi merupakan gerakan sistematis.

Sementara itu Rektor Universitaa Andalas Werry Darta Taifur yang ikut dalam aksi tersebut mengatakan kriminalisasi KPK tidak hanya upaya pelemahan, bahkan sudah masuk kategori pemusnahan dalam pemberantasan korupsi.

"Apa yang dilakukan kepolisian [Pelaporan berantai pimpinan KPK] tentu menjadi tontonan yang memilkukan bagi rakyat," katanya.

Dia meminta Presiden Joko Widodo bertindak tegas dalam menyelesaikan masalah tersebut. Jika tidak, maka program revolusi mental serta nawa citanya semakin dipertanyakan, terutama dalam komitmen pemberantasan korupsi.

Munculnya pernyataan Menkopolhukam Tedjo Edhy Purdijatno dengan menuding rakyat yang mendukung KPK sebagai "orang tidak jelas" merupakan bentuk anti kritik pemerintah.

"Ada upaya menzalimi KPK, sedangkan kami orang-orang yang jelas, rakyat yang jelas dan memiliki komitmen dan sikap. Kita harus selamatkan KPK dari serangan para buaya," kata Sejarawan Mestika Zed dalam aksi tersebut.

Guru Besar Ilmu Sejarah Universitas Negeri Padang itu meminta presiden berani keluar dari belakang mejanya dan mengambil sikap tegas menyelesaikan persoalan tersebut. (Kabar24.com)

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

KPK vs Polri
Editor : Andhina Wulandari

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
To top