Bisnis.com, PADANG--Menyikapi polemik antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan kepolisian yang kian tegang, Presiden Joko Widodo diminta bersikap tegas.
Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman meminta presiden menunjukkan sikap tegas dalam mengatasi polemik yang melibatkan dua lembaga negara, KPK dan Polri.Harus tegas. [presiden] bisa menggunakan hak prerogatifnya, ujar Irman saat menghadiri Konferensi Kerja Nasional II PGRI 2015 di Padang, Jumat (23/1/2015).
Dia menyebutkan kisruh yang terjadi di kedua institusi tersebut adalah bentuk pelemahan terhadap KPK.Lembaga penegak hukum harus diselamatkan dari kepentingan. Harus ada ketegasan kepala negara, katanya.
Irman meminta pemerintah menunjukkan komitmennya dalam upaya pemberantasan korupsi dengan penegakan hukum sebagai agenda prioritas.
Menurutnya, sebagai kepala negara, Presiden Jokowi harus bisa memahami suasana hati dan keinginan masyarakat. Dia meminta pemerintah membuat kebijakan yang arif, agar masyarakat lebih tenang.
Dia mengatakan DPD sangat prihatin dengan kondisi yang tengah terjadi, dan berharap pemerintah mampu menyelesaikan polemik itu dengan cepat. Saya sudah tugaskan wakil ketua DPD temui pimpinan KPK dan Polri untuk mencarikan jalan keluar yang bagus, ujarnya.
