Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

BOLA PANAS KAPOLRI BARU: Berhentikan Sutarman, Jokowi Harus Tanggung Jawab

Selain dinilai cerdas, Jokowi juga dituntut tanggung jawabnya untuk memberikan jabatan baru setelah memberhentikan Jenderal Pol. Sutarman dari jabatan Kapolri.
Presiden Joko Widodo (tengah) memberikan keterangan pers didampingi Wapres Jusuf Kalla (kedua kanan), Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno (kedua kiri), Kapolri Jenderal Pol Sutarman (kanan), dan Wakapolri Komjen Pol Badrodin Haiti (kiri) di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat 16 Januari 2015./Antara
Presiden Joko Widodo (tengah) memberikan keterangan pers didampingi Wapres Jusuf Kalla (kedua kanan), Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno (kedua kiri), Kapolri Jenderal Pol Sutarman (kanan), dan Wakapolri Komjen Pol Badrodin Haiti (kiri) di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat 16 Januari 2015./Antara

Bisnis.com, JAKARTA --Selain dinilai cerdas, Jokowi juga dituntut tanggung jawabnya untuk memberikan jabatan baru setelah memberhentikan Jenderal Pol. Sutarman dari jabatan Kapolri.

Presiden Joko Widodo diminta segera memberikan jabatan untuk Jenderal Polisi Sutarman yang kini tak lagi menjabat sebagai Kapolri.

"Presiden harus kasih jabatan misalnya duta besar atau yang lainnya. Tanyakan itu ke Pak Sutarman," kata Komjen Pol Purn Ogroseno, mantan Wakapolri di sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu (17/1/2015).

"Ini tidak bisa dibiarkan, masa ditendang begitu saja," tegasnya.

Menurut dia, akan menjadi persoalan ketika jika selama 30 hari yang bersangkutan tidak memiliki jabatan maka akan terkena desersi yaitu dianggap meninggalkan dinas.

"Ini harus segera [diberikan jabatan]," katanya.

Dia mengatakan Jenderal Polisi diangkat menjadi Kapolri oleh Presiden Republik Indonesia, maka Presiden harus bertanggung jawab pula memikirkan nasib selanjutnya.

Sebelumnya, Jumat (16/1), Presiden Jokowi mengeluarkan keputusan presiden terkait pemberhentian Jenderal Pol Sutarman dan penunjukan Badrodin Haiti sebagai plt Kapolri.

Pada kesempatan yang sama, Presiden Jokowi juga menunda status pencalonan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri, meski telah mendapat persetujuan dari DPR.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Dika Irawan
Editor : Saeno
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper