Bisnis.com, BANDA ACEH - Gubernur Aceh Zaini Abdullah akhirnya mendapat kepastian kelanjutan nasib regulasi turunan Undang-Undang Pemerintahan Aceh.
Kepala Biro Humas dan Pemerintahan Aceh Mahyuzar menuturkan regulasi turunan UUPA menjadi salah satu poin penting 'curhat' Zaini kepada Presiden Joko Widodo.
"RPP dan rancangan perpress turunan UUPA saat ini sudah jelas. Wakil presiden Jusuf Kalla sudah meminta Menko Perekonomian Sofyan Jalil untuk segera menyelesaikannya, terutama RPP Pengelolaan bersama Migas," ucap Mahyuzar, Selasa (25/11/2014).
Selama ini, Zaini getol mengejar kepastian mengenai nasib regulasi turunan UUPA. Kendati begitu, hingga akhir pemerintahan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, nasib beberapa turunan UUPA tak juga jelas.
Selama ini, pengesahan ketiga regulasi turunan tersebut tak kunjung mencapai titik temu karena ada beberapa poin yang belum disetujui oleh pemerintah pusat.
Sebelumnya, JK menyebutkan penyelesaian regulasi turunan UUPA merupakan salah satu prioritas pemerintahan selanjutnya. Adapun, Kalla merupakan saah satu tokoh pencapaian perdamainan Aceh di Helsinki pada 2005.
Selain RPP Pengelolaan Bersama MIgas, regulasi turunan lainnya yang dijanjikan JK segera selesai yakni RPP Kewenangan Nasional di Aceh, rancangan Perpres Pengalihan Kanwil BPN dan Kantr BPN menjadi perangkat Pemprov Aceh dan pemkab/pemko.
"Selain regulasi turunan UUPA, gubernur juga mengajukan percepata pembangunan beberapa proyek infrastruktur di antaranya pembangunan tol Sumatra yakni Banda Ach-Besitang-Sumut," tambah Mahyuzar.
Tak hanya itu, Zaini juga mengajukan percepatan penyelesaian Hak Pengelolaan Tanah Blang Padang. Nantinya, lahan ini digunakan sebagai ruang terbuka hijau dan penyelenggaraan acara seperti upacara kenegaraan, keagamaan, dan promosi pembangunan serta pariwisata Aceh.
Zaini juga memohon persetujuan pembangunan lima unit rumah sakit regional di kawasan Utara-Timur, kawasan Tengah, dan kawasan Barat-Selatan Aceh.
Untuk meningkatkan pasokan listrik, Zaini juga meminta percepatan pembangunan PLTA Tampur, Jambo Ayee, Krueng Tripa, lalu pembangkit listrik tenaga panas buli di Seulawah, Burni Telong, dan Peut Sagoe.
"Semua usulan ini akan masuk ke grand design pembangunan nasional. Kami juga berharap Presiden Jokowi dapat menghadiri peringatan 10 tahun tsunami. Saat ini sedang dipertimbangkan," pungkas Mahyuzar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
