Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat virtual (video conference) untuk membahas penyelesaian persoalan tapal batas dan status empat pulau yang disengketakan antara Provinsi Aceh dan Sumatra Utara.
Dalam rapat tersebut, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyebut bahwa Kepala negara memberikan arahan strategis kepada jajaran kementerian serta pemerintah daerah terkait.
Menurut Prasetyo Hadi, Presiden Ke-8 RI itu memulai rapat dengan menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras mencari solusi atas persoalan yang sudah lama berlangsung.
“Poin pertama, beliau menyampaikan terima kasih kepada jajaran Kemendagri, Kementerian lain, BIG, teman-teman TNI Angkatan Darat, hingga kami di Setneg atas kerja keras dalam rangka mencari data-data dan mempercepat penyelesaian masalah ini,” ujar Prasetyo di Istana Kepresidenan, Selasa (17/6/2025).
Orang nomor satu di Indonesia itu, kata Prasetyo, juga menyampaikan penghargaan kepada Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan Gubernur Sumatra Utara Bobby Afif Nasution atas sikap arif dan bijaksana dalam menerima penjelasan serta bersepakat untuk menyelesaikan persoalan secara damai.
“Kedua, beliau juga menyampaikan terima kasih kepada kedua gubernur yang telah arif dan bijaksana menerima penjelasan, dan sepakat untuk memperbaiki kesepakatan,” lanjutnya.
Baca Juga
Dalam rapat tersebut, dia melanjutkan pemerintah juga melihat momentum ini sebagai pembelajaran penting untuk memperbaiki sistem pendataan dan dokumentasi wilayah administratif di seluruh Indonesia.
Mensesneg menyebut bahwa laporan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menunjukkan masalah serupa terjadi juga di provinsi lain.
“Ini menjadi momentum yang baik untuk kita berbenah ke depan. Arsip-arsip harus kita rapikan,” tegas Prasetyo.
Sebagai tindak lanjut, muncul usulan untuk membuat kesepakatan lintas wilayah antara provinsi yang berbatasan langsung, sebagai langkah preventif agar sengketa serupa tidak terulang di masa depan.
Penyelesaian damai yang ditempuh pemerintah pusat bersama pemerintah daerah ini dinilai sebagai contoh penegakan prinsip persatuan dan administrasi yang tertib dalam bingkai NKRI, sekaligus membuka jalan bagi kerja sama yang lebih harmonis di masa mendatang.
“Ini juga bagi kami pemerintah menjadi pembelajaran ke depan harus kita rapikan semua pengarsipan pengarsipan kita ini, karena berdasarkan laporan dari bapak mendagri ternyata juga tidak hanya di 4 pulau antara perbatasan sumut aceh tapi ada juga di beberapa provinsi lain juga mirip, ini momentum yang baik untuk kita berbenah kedepan kita rapikan,” pungkas Prasetyo.
.jpg?w=300&h=221)
