Bisnis.com, JAKARTA— Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai pemerintah masih belum serius menangani kasus pelanggaran HAM menyusul belum adanya formulasi penyelesaian yang baik.
Hal tersebut diungkap Ketua Komnas HAM Hafid Abbas dalam agenda pertemuan dengan Ketua DPR Setya Novanto yang didampingi dengan dua wakilnya a.l. Fadli Zon dan Agus Hermanto. “Kami meminta ada perhatian serius dari DPR,” katanya, Rabu (15/10/2014).
Sesuai data yang dihimpun Komnas HAM, saat ini terdapat 7.000 berkas pengaduan pelanggaran HAM yang masuk. Selain itu, penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu, seperti pembunuhan Munir, kasus Trisakti dan Semanggi, kasus penculikan, hingga kasus pelanggaran HAM pada 1965 harus segera dituntaskan dengan sinergi pemerintah dan DPR.
“Ini problem serius yang harus segera diselesaikan. Namun komnas masih belum bisa menindaklanjuti lataran terkendala minimnya sumber daya manusia dan terbatasnya mandat kepada komnas. Belum lagi anggaran komnas yang sangat terbatas,” katanya.
Mendengar pernyataan itu, Setya Novanto membenarkan bahwa masih banyak potret buram atas kasus-kasus pelanggaran HAM di Tanah Air. “Untuk itu, dalam kesimpulannya, pimpinan DPR akan selalu mencermati semua kasus pelanggaran HAM dan mengagendakan revisi UU No.39/1999 tentang HAM pada tahun ini.”
Adapun untuk penyelesaian pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu, komisi yang nanti terbentuk akan segera bekerja untuk menyelesaikan kasus per kasus secara cermat dan tuntas. “Ini penting agar tidak mewariskan masalah untuk periode selanjutnya.”
Saat ini, menurutnya, banyak kasus pelanggaran HAM yang dilakukan oleh institusi berbadan hukum, baik pemerintah maupun swasta. Institusi TNI, kepolisian, korporasi, maupun Satpol PP masih banyak melakukan pelanggaran HAM. “Selain itu, yang kerap terjadi adalah pelanggaran HAM yang dilakukan kaum mayoritas terhadap minoritas.”
