Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com

Konten Premium

Epaper Bisnis Indonesia tokotbisnis Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Koalisi Keadilan Bakal Serahkan Laporan Pelanggaran HAM 1965-2005 Kepada Jokowi

Koalisi Keadilan dan Pengungkapan Kebenaran (KKPK) umumkan hasil laporan tahun kebenaran yang berjudul “Menemukan Kembali Indonesia: Suara Korban Membebaskan Belenggu Kekerasan Masa Lalu” di Goethe Haus , Sabtu (04/10/2014) malam.
Deandra Syarizka
Deandra Syarizka - Bisnis.com 05 Oktober 2014  |  23:23 WIB
Koalisi Keadilan Bakal Serahkan Laporan Pelanggaran HAM 1965-2005 Kepada Jokowi
Presiden terpilih Jokowi - Antara
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA – Koalisi Keadilan dan Pengungkapan Kebenaran (KKPK) umumkan hasil laporan tahun kebenaran yang berjudul “Menemukan Kembali Indonesia: Suara Korban Membebaskan Belenggu Kekerasan Masa Lalu” di Goethe Haus , Sabtu (04/10/2014) malam.

Laporan ini nantinya akan diserahkan kepada Presiden terpilih Joko Widodo melalui timnya sebagai bagian dari rekomendasi perwujudan Nawa Cita 4 Jokowi-JK yang berbunyi “penyelesaian secara berkeadilan terhadap kasus-kasus penggaran HAM di masa lalu.”

Laporan ini berisi tentang 40 tahun terjadinya kekerasan di Indonesia dan rekomendasi penyelesaiannya. 40 tahun yang dimaksud terfokus pad akekerasan sistematis yang terjadi sejak 1965 hingga 2005. Peristiwa ’65 dipilih sebagai peristiwa awal di mana kekerasan dalam skala luas melanda Indonesia.

Periode pengkajian selama 40 tahun diakhiri dengan perdamaian di Aceh di mana negara memilih proses negosiasi politik dan menghentikan penggunaan kekerasan sebagai cara mengatasi perselisihan.

Rilis yang diterima Bisnis.ocom menyebutkan ,dengan kerja sama 50 orang anggotanya, KKPK berhasil menciptakan sebuah database nasional yang mencakup 1.300 kasus dan 3.150 perempuan dan laki-laki yang menjadi korban pelanggaran HAM tersebut.

Berpegang pda data tersebut, KKPK pun telah menyelenggarakan serangkaian acara Dengar Kesaksian di 6 kota, yakni Palu, Solo, Kupang, Banda Aceh, Jayapura dan Jakarta. Acara ini bertujuan mendengar langsung kesaksian para korban dan penyinta tentang pengalaman dan aspirasinya mengenai peristiwa traumatis tersebut  dan juga untuk mendapatkan refleksi dari para anggota majelis warga. Seluruh proses ini dijalankan dalam kurun waktu yang dicanangkan KKPK sebagai “tahun kebenaran.”

Tahun kebenaran digagas oleh KKPK untuk memunculkan momentum baru, bagi penataan ulang kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdasarkan nilai-nilai keadilan, HAM dan demokrasi substantive. Tahun kebenaran ini dibangun untuk member ruang bagi suara-suara korban untuk mengungapkan kebenaran tentang kekerasan sistematis yang telah terjadi, mengurai akar-akar masalah kejadian tersebut. Selain itu juga untuk mendorong pertanggungjawaban hukum dan moral serta mengukuhkan nilai-nilai kemanusiaan yang membuahkan komitmen penyelesaian.

Laporan ini berisi tentang 40 tahun terjadinya kekerasan di Indonesia dan rekomendasi penyelesaiannya. 40 tahun yang dimaksud terfokus pad akekerasan sistematis yang terjadi sejak 1965 hingga 2005. Peristiwa ’65 dipilih sebagai peristiwa awal di mana kekerasan dalam skala luas melanda Indonesia. Periode pengkajian selama 40 tahun diakhiri dengan perdamaian di Aceh di mana negara memilih proses negosiasi politik dan menghentikan penggunaan kekerasan sebagai cara mengatasi perselisihan.

Rilis yang diterima Bisnis.ocom menyebutkan ,dengan kerja sama 50 orang anggotanya, KKPK berhasil menciptakan sebuah database nasional yang mencakup 1300 kasus dan 3150 perempuan dan laki-laki yang menjadi korban pelanggaran HAM tersebut.

Berpegang pda data tersebut, KKPK pun telah menyelenggarakan serangkaian acara Dengar Kesaksian di 6 kota, yakni Palu, Solo, Kupang, Banda Aceh, Jayapura dan Jakarta. Acara ini bertujuan mendengar langsung kesaksian para korban dan penyinta tentang pengalaman dan aspirasinya mengenai peristiwa traumatis tersebut  dan juga untuk mendapatkan refleksi dari para anggota majelis warga. Seluruh proses ini dijalankan dalam kurun waktu yang dicanangkan KKPK sebagai “tahun kebenaran.”

Tahun kebenaran digagas oleh KKPK untuk memunculkan momentum baru, bagi penataan ulang kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdasarkan nilai-nilai keadilan, HAM dan demokrasi substantive. Tahun kebenaran ini dibangun untuk member ruang bagi suara-suara korban untuk mengungapkan kebenaran tentang kekerasan sistematis yang telah terjadi, mengurai akar-akar masalah kejadian tersebut. Selain itu juga untuk mendorong pertanggungjawaban hukum dan moral serta mengukuhkan nilai-nilai kemanusiaan yang membuahkan komitmen penyelesaian.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

hak asasi manusia
Editor : Sepudin Zuhri
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

back to top To top