Bisnis.com, SOLO -- Di tengah hiruk pikuk dan polemik soal hasil sidang DPR yang mengesahkan pilkada tidak langsung, Pemda Surakarta, kota yang merupakan kampung halaman Jokowi, malah optimistis bakal menggelar pilkada langsung.
Wali Kota Surakarta, Jawa Tengah, FX Hadi Rudyatmo optimistis pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) pada April 2015 bisa digelar secara langsung.
"Saya kok optimistis pilkada bisa digelar langsung," kata Hadi Rudyatmo yang akrab dipanggil Rudy kepada wartawan di Balai Kota Surakarta, Senin (29/9/2014).
Menurut dia, Undang-Undang (UU) tentang Pilkada yang baru saja disahkan DPR sulit diterapkan lantaran terganjal UU tentang Susunan dan Kedudukan (Susduk) DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kota/Kabupaten.
Ia mengatakan, UU Pilkada tidak bisa serta merta langsung diterapkan. Untuk menerapkan undang-undang itu masih ada beberapa tahapan yang harus dilakukan.
"Tidak gampang untuk menerapkan UU Pilkada tersebut dan perlu ada revisi UU lainnya yang terkait pelaksanaan pemilihan kepala daerah," katanya.
Dikatakan, salah satu yang perlu direvisi itu adalah UU tentang Susunan Kedudukan (Susduk) DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kota/Kabupaten.
Sesuai dengan undang-undang itu, tidak ada aturan yang menyebutkan bahwa DPR memiliki hak untuk memilih kepala daerah masing-masing.
"Jadi kalau diterapkan sekarang tidak mudah. Harus ganti UU lainnya juga, UU Susduk Dewan misalnya yang harus mengatur bahwa Dewan punya hak pilih. Sementara di UU Susduk tidak diatur Dewan bisa memilih kepala daerah," kata Rudy yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Solo.
Rudy menilai UU Pilkada lebih baik dicabut. Menurutnya, pelaksanaan pilkada langsung lebih baik dibanding pilkada tidak langsung.
Hal itu lebih efektif dilakukan karena masyarakat diikutkan dalam proses demokrasi yang ada.
Selain itu masyarakat bisa memilih sendiri pimpinan mereka sesuai dengan keinginan tanpa adanya campur tangan DPRD.
"Jadi kalau di Solo kemungkinan ya tetap digelar langsung. Lebih baik langsung dari pada tidak langsung," katanya.
Terkait kelemahan pemilihan langsung oleh rakyat yang kurang efisien, menurut dia, hal ini bisa diperbaiki dengan mengurangi sejumlah pos yang dinilai tidak perlu dan melakukan penghematan di dalamnya. Seperti tidak melakukan kampanye terbuka, membatasi baliho, memperkecil ukuran kertas suara, dan lainnya.
Di sisi lain, meski PDI Perjuangan memiliki 24 kursi di DPRD Kota Solo dan secara posisi menguntungkan dalam pengambilan suara, Rudy mengatakan bahwa pihaknya tidak mempersoalkan hal itu.
"Yang harus dibicarakan itu soal kemaslahatan rakyat. Pilkada langsung atau tidak langsung, kami tidak membicarakan untung rugi. Tapi kepentingan rakyat," katanya.
Ia mengatakan, Pemerintah Kota Surakarta tetap mengalokasikan anggaran untuk menggelar pilkada langsung. Total dana yang disiapkan senilai Rp16,4 miliar untuk membiayai pilkada dua kali putaran. "Kami tetap akan alokasikan. Kalau tidak terpakai ya sudah kan masih di kas daerah," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
