Bisnis.com, JAKARTA— Direktur Perikanan dan Aquatik Food Agriculture Organization (FAO), Indroyono Soesilo, mengatakan Indonesia sudah sepantasnya menjadi negara poros maritim dunia, mengingat 70% wilayah negeri ini adalah air dan lautan. Indonesia juga diapit di antara dua benua.
“Selain memiliki armada kelautan yang andal, Indonesia juga berlimpah hasil lautnya yang bisa dimanfaatkan masyarakat. Namun, pemanfaatan laut sebagai langkah menyejahterakan rakyat belum optimal,” kata Indroyono di Jakarta, Sabtu (13/9/2014).
Namun, lanjutnya, sebelum mampu mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia, pemerintah harus segera menyelesaikan sejumlah masalah besar dalam maritim di negeri inia,” ujarnya.
Indroyono yang sengaja datang ke Indonesia dari Roma, Kantor Pusat FAO, untuk menjadi salah satu pembicara dalam Sarasehan Membangun Indonesia sebagai poros maritim dunia yang maju dan mandiri, yang diselenggarakan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Jumat, 12 September.
Menurut dia, salah satu persoalan kelautan yang harus segera diatasi, adalah kejahatan ilegal fishing, yang dilakukan ribuan kapal asing. Hal itu membuat Indonesia harus kehilangan ratusan triliun rupiah setiap tahunnya.
Masalah lainnya, ujar mantan Sekretaris Kemenko bidang Kesejahteraan Rakyat ini, pemerintah belum pandai memanfaatkan letak geografis Indonesia. Padahal, Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS) 1982, telah menetapkan tiga Alur Laut Kepulauaan Indonesia (AKLI) sebagai alur pelayaran dan penerbangan oleh kapal, atau pesawat udara internasional.
“Momentum suksesi kepempinan nasional dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada presiden terpilih Joko Widodo, merupakan saat yang tepat untuk merumuskan kembali kebijakan implementasi pembangunan benua maritim Indonesia secara menyeluruh dan terpadu,” tambahnya.
