Bisnis.com, JAKARTA - Pengadaan Mercedes-Benz sebagai mobil dinas menteri kabinet mendatang oleh pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menuai kontroversi menjelang alih kekuasaan pemerintahan.
Kontroversi itu berawal dari pernyataan Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi yang menyebutkan pengadaan mobil mewah itu dilakukan karena pemerintahan saat ini menjalankan alokasi anggaran yang sudah ada.
Hanya saja apa yang menjadi pikiran pemerintah saat ini belum tentu sama dengan pemerintahan mendatang yang akan dipimpin Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang akan dilantik pada 20 Oktober mendatang.
Bagi politisi Partai Demokrat Ramadhan Pohan, Presiden Jokowi nantinya punya hak untuk tetap atau tidak menggunakan mobil mewah tersebut dalam kabinet pemerintahannya. Pasalnya, lelang mobil kementerian tersebut sudah transparan dan sesuai dengan aturan.
Ramadahn menyatakan tentu ada konsekuensinya kalau Jokowi-JK menerima mobil dinas tersebut. Sebaliknya, Jokowi bisa saja tidak mau menerima mobil yang oleh sebagian kalangan dinilai berlebihan di tengah keterbatasan APBN 2015. Apalagi, pengadaan kendaraan itu bisa menjadi “jebakan” untuk Jokowi-JK yang dalam masa kampanyenya menjual kesederhanaan.
Namun demikian, Ramadhan menyarankan agar Jokowi mengikuti saja aturan main karena Mercedes-Benz telah ditetapkan pemerintah sebagai pemenang tender.
“Hal itu terserah Pak Jokowi. Dia mau lanjutkan bisa. Dia tidak mau lanjutkan juga bisa,”ujarnya Rabu (10/9/2014).
Wakil Ketua Komisi I DPR itu menambahkan bahwa dalam urusan lelang fasilitas kendaraan pemerintah memang ada potensi pro dan kontra.
Sementara itu Kordinator Advokasi dan Investigasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Uchok Sky Khadafi meminta pembatalan rencana pembelian mobil dinas baru tersebut.
Dia berdalih, mobil dinas itu terlalu mewah sehingga bisa mencederai kesederhanaan Jokowi.
Menurutnya, Jokowi dikenal sederhana sehingga dia harus membuktikan dengan membatalkan rencana pembelian mobil baru untuk para menterinya.
Uchok juga mengaku heran dengan pengadaan kendaraan itu di tengah kontroversi kenaikan harga bahan bakar minyak. Selain itu, pemerintah baru mendatang juga dihadapkan dengan keterbatasan APBN.
