Bisnis.com, BANDUNG - Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendesak Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah (LKPP) memperbanyak e-katalog untuk lelang alat kesehatan [alkes] dan obat-obatan.
Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mengaku usulan agar alkes dan obat-obatan diperbanyak masuk e-katalog sudah pernah ia sampaikan secara resmi sejak dua tahun lalu.
Namun sampai saat ini, usulan tersebut belum direspon oleh LKPP padahal daerah membutuhkan agar dalam pengadaan tidak ada sengketa.
“Kita mau tender alkes ragu-ragu, nanti ada laporan [dugaan korupsi]. Coba kalau ada e-katalog,aman,” katanya di Bandung, Selasa (9/9/2014).
Heryawan menilai dugaan korupsi dalam tender alkes yang menimpa Pemprov Jabar terjadi pada 2011 lalu. Berkeinginan agar kasus yang sama tidak terulang, usulan e-katalog pun didorong oleh pihaknya ke LKPP. “Saya yakin kalau e-katalog diberlakukan tidak ada lagi sengketa, tidak ada urusan pengadilan, mark up,”” katanya.
Pihaknya mengaku meski sudah menggelar tender alkes maupun obat-obatan via LPSE, kecurigaan dan sengketa adanya potensi mark up dan dugaan korupsi akan selalu ada. Dia mengaku heran dengan LKPP yang belum menindaklanjuti usulan ini sementara daerah terus diliputi kebingungan dan kekhawatiran. “Sudah dua tahun diusulkan, tapi belum terealisasi,” ujarnya.
Menurutnya tender alkes selalu mengundang persoalan karena yang sering dimenangkan adalah barang dengan harga murah dengan kualitas rendah. “Bagaimana tidak ricuh, kalau barang Cina ditandingkan dengan negara lain ya pasti menang,” katanya.
Pemprov Jabar sendiri menurutnya sudah mendapatkan keuntungan dengan adanya e-katalog untuk sejumlah item lelang tertentu seperti kendaraan. Dia menilai, keberadaaan e-katalog memberikan kepastian harga karena potensi mark up hilang dengan adanya harga resmi di e-katalog. “Sekarang pengadaan mobil merek A bisa beli langsung tanpa ada masalah,” katanya.
Dulu, sebelum e-katalog kendaraan roda empat muncul, proses lelang kendaraan begitu rumit. Meski pemerintah daerah menginginkan mobil merek tertentu dengan spesifikasi tertentu, aturan yang ada membuat pilihan terbatas. “Kalau dulu ingin Kijang itu, spesifikasinya diarah-arahkan supaya ke Kijang, sekarang gampang ada e-katalog,” katanya.
Kepala Biro Pengadaan Barang Daerah Setda Jabar Dadang Suharto mengaku keberadaan e-katalog membuat para pejabat pembuat komitmen (PPK) dan panitia lelang bisa nyaman bekerja. Menurutnya tudingan dugaan korupsi dalam tender alkes ke Pemprov Jabar mencemaskan para petugas di lapangan. “Keresahan itu ada. Kita sudah bekerja dengan baik, tapi gara-gara tudingan bisa membuat proses lelang berhenti,”
Dadang menilai proses lelang alkes di daerah agak rumit karena prinsip mencari barang berkualitas meski harganya tinggi kerap dipersoalkan. Menurutnya jika dalam lelang alkes muncul produk-produk China membuat barang yang berkualitas rentan kalah karena alasan efisiensi. “Kebutuhan dokter itu tidak sederhana, jadi kita harus mendapatkan produk yang tepat,” katanya.
Menurutnya jika barang yang memenangkan proses tender tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan, yang terjadi banyak alkes malah tidak terpakai. Jika item alkes dan obat-obatan diperbanyak, Dadang menilai kekhawatiran para panitian lelang dan PPK tidak akan terjadi. “Alkes masuk e-katalog memberi jaminan,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
