Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

PPN 10% Berpotensi Tekan Ekspor Pertanian Sumut

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumatra Utara mengkhawatirkan dampak penurunan ekspor pertanian akibat pemberlakuan PPN 10%.

Bisnis.com, MEDAN--Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumatra Utara mengkhawatirkan dampak penurunan ekspor pertanian akibat pemberlakuan PPN 10%.

Kepala Seksi Ekspor Hasil Pertanian dan Pertambangan Disperindagsu Fitra Kurnia menuturkan, pemberlakuan tersebut akan berdampak terhadap kinerja ekspor beberapa komoditas di antaranya kopi, biji coklat, dan karet.

"Dampak langsungnya terhadap ekspor saat ini belum signifikan. Dampaknya memang akan terjadi pada petani, tapi kami khawatir ini akan menghambat kinerja ekspor. Apalagi beberapa komoditas tersebut mengalami tren penurunan," ujar Fitra, Senin (25/8/2014).

Fitra menjelaskan, PPN 10% akan berlaku sama dengan bea keluar pada CPO dan biji coklat. Pedagang pengumpul akan membebankannya kepada petani. Akibatnya, jumlah penghasilan petani akan berkurang.

Adapun, sebut Fitra, penghasilan petani yang berkurang dapat menjadi pemicu alih komoditas sehingga menurunkan jumlah produksi.

"Kami berharap tentunya, PPN 10% tersebut dapat dihapus. Kalau begitu kan kesejahteraan petani dapat meningkat, dan mereka semakin semangat bertani," tambah Fitra.

Berdasarkan data realisasi ekspor pertanian dan pertambangan dari Surat Keterangan Asal (SKA) Disperindagsu, Fitra menyebutkan, pada Juli 2014, ekspor biji coklat, kopi robusta, dan karet menurun.

Ekspor biji coklat menurun menjadi hanya US$912.335 dari US$5,3 juta pada Juli 2013. Dari sisi volume, biji coklat juga menurun menjadi 271,43 ton dari 2.285 ton. Untuk kopi robusta bahkan pada Juli 2014 tidak ada ekspor.

Adapun, ekspor karet pada Juli 2014 mencapai US$20,13 juta atau 11.520 ton dibandingkan dengan Juli 201 US$52,57 juta atau 22.430 ton.

Sebelumnya, Sekretaris Gapkindo Sumut Edy Irwansyah mengatakan petani karet telah terbebani dengan fluktuasi harga di pasar internasional sejak 2014. Beberapa perkebunan karet bahkan telah merugi akibat ongkos produksi yang lebih tinggi dari harga jual.

"Kami meminta agar MA melakukan perubahan terhadap putusan No.70/2014 atas pembatalan sebagian PP No.31/2007. Tak hanya merugikan petani, PPN 10% juga bisa meningkatkan penyelundupan yang selama ini terjadi di Aceh, Nias, dan Kepulauan Riau," tutur Edy.

Adapun, total realisasi ekspor pertanian Sumut pada Januari-Juli 2014 meningkat 13,31% YoY yakni US$3,06 miliar atau 3,26 juta ton.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper