Bisnis.com, BAGHDAD -- Perdana Menteri Irak Nouri Al Maliki berharap parlemen dapat membentuk pemerintahan baru di sidang berikutnya setelah kegagalan pada sidang perdana Selasa (1/7/2014) lalu.
Dalam pidato mingguannya di televisi, Maliki mengatakan keamanan negeri itu tidak dapat terwujud tanpa stabilitas politik.
“Insya Allah, pada sidang berikutnya kami akan mengatasinya dengan kerja sama, kesepakatan, dan keterbukaan,” katanya, Rabu (2/7).
Pada sidang perdana Selasa lalu, kelompok Sunni dan Kurdi walk out karena kecewa rekan Syiah mereka gagal mencalonkan seorang perdana menteri. Mereka berharap Maliki menyingkir sebab dia dianggap sebagai penghalang utama untuk menyelesaikan krisis.
Dalam sistem ketatanegaraan Irak pascakejatuhan Saddam, kursi perdana menteri merupakan jatah kaum Syiah, ketua parlemen untuk Sunni, dan presiden diberikan kepada etnis Kurdi.
Pernyataan Maliki masih belum memberikan titik terang dihasilkannya konsensus. Apalagi, seluruh blok etnik dilanda perpecahan internal dan belum ada yang berhasil memutuskan siapa yang menduduki jatah posisi.
Anggota parlemen Sunni dan Kurdi berharap blok Syiah memilih perdana menteri terlebih dahulu, sementara Syiah mengatakan semestinya Sunni yang pertama mengajukan nama ketua parlemen.
“Tiap blok memiliki masalah sendiri sekarang,” kata Muhammad Hussam, politisi dan pembantu anggota parlemen Sunni Saleh Al Mutlaq.
Menurutnya, jika blok Syiah gagal mengganti Malik,i akan ada resiko anggota parlemen Sunni akan meninggalkan proses politik sama sekali. Dan ini berbahaya bagi stabilitas keamanan Irak di tengah gerak laju militan.
