Bisnis.com, JAKARTA — Partai oposisi utama Korea Selatan mengancam akan memakzulkan penjabat presiden Han Duck-soo jika dia gagal mengumumkan undang-undang untuk meluncurkan penyelidikan penasihat khusus terhadap upaya Presiden Yoon Suk Yeol yang gagal memberlakukan darurat militer.
Sebagai informasi, Perdana Menteri Han telah mengambil alih jabatan dari Yoon yang diskors. Yoon dimakzulkan pada 14 Desember 2024 dan menghadapi tinjauan Mahkamah Konstitusi mengenai apakah ia akan digulingkan.
Dengan mayoritas di parlemen, Partai Demokrat yang beroposisi meloloskan RUU bulan ini untuk menunjuk penasihat khusus guna mengajukan tuntutan pemberontakan, antara lain, terhadap Yoon yang konservatif dan untuk menyelidiki istrinya atas skandal tas mewah dan tuduhan lainnya.
Partai tersebut, yang menuduh Han membantu upaya darurat militer Yoon dan melaporkannya ke polisi, mengatakan akan "segera memulai proses pemakzulan" terhadap penjabat presiden jika undang-undang tersebut tidak diumumkan hari ini, Selasa (24/12/2024).
"Penundaan tersebut menunjukkan bahwa perdana menteri tidak berniat mematuhi konstitusi, dan itu sama saja dengan mengakui bahwa ia bertindak sebagai perwakilan pemberontak," kata pemimpin fraksi Partai Demokrat Park Chan-dae yang merujuk pada Yoon, dalam rapat partai, dikutip dari Reuters pada Senin (23/12/2024).
Han adalah seorang teknokrat yang telah memegang peran kepemimpinan dalam politik Korea Selatan selama 30 tahun di bawah presiden konservatif dan liberal. Yoon mengangkatnya sebagai perdana menteri pada tahun 2022.
Baca Juga
Kantor Han tidak dapat segera dihubungi untuk dimintai komentar. Ia sebelumnya mengatakan bahwa dia telah mencoba untuk memblokir deklarasi darurat militer Yoon, tetapi meminta maaf karena gagal melakukannya.
Park juga menuduh Yoon menghambat persidangan Mahkamah Konstitusi dengan berulang kali menolak menerima dokumen pengadilan.
"Setiap penundaan dalam investigasi dan persidangan pemakzulan merupakan perpanjangan dari pemberontakan dan tindakan merencanakan pemberontakan kedua," kata Park.
Tim investigasi gabungan yang meliputi polisi dan Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi telah melakukan upaya kedua untuk memanggil Yoon guna diinterogasi pada Rabu (25/12/2024), meskipun tidak jelas apakah dia akan hadir.
Woo Jong-soo, kepala investigasi badan kepolisian nasional, mengatakan kepada parlemen bahwa polisi telah mencoba untuk menggerebek kantor Yoon dua kali. Akan tetapi, dinas keamanan presiden menolak mereka masuk.
Woo mengatakan timnya mengirim permintaan untuk menyimpan bukti, termasuk server telepon yang aman.
