Bisnis.com, JAKARTA - Menanggapi beberapa aksi kekerasan di Aceh yang berkaitan dengan partai politik, Tentara Nasional Indonesia memastikan siap melakukan langkah khusus guna mengantisipasi terjadinya kekacauan pada saat pemilu legislatif berlangsung di Aceh.
Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko mengatakan menjelang pemilu, di setiap Kodam, para panglima Kodam telah memberikan evaluasi atas perkembangan situasi di setiap daerah.
Selain itu, TNI juga telah melakukan operasi inteligensi guna membuat mapping untuk tiap-tiap daerah yang dinilai rawan. Sehingga, para panglima kodam maupun Panglima TNI telah memahami situasi-situasi rawan di wilayah seperti Aceh dan Maluku, serta mampu melakukan tindakan alternatif apabila dibutuhkan.
"Atas perkembangan situasi itu, kita sudah membuat antisipasi. Kira-kira seperti apa. Tapi tidak dalam bentuk operasi militer. Karena Aceh adalah daerah yg tertib sipil," jelas Moeldoko saat ditemui di Jakarta, Jumat (4/4/2014)
Namun, dia mengatakan, kendali pengamanan utama selama pemilu berlangsung di setiap daerah tetap berada di pihak kepolisian. Tetapi, Moeldoko meyakinkan prajuritnya akan selalu siap dan siaga membantu polisi apabila Polri meminta bantuan tambahan.
"Kita punya 30.000 prajurit. Tapi itu yang disiagakan. Yang siap setiap saat digerakkan. Yang lain stand by di asrama. Saya sudah keluarkan surat perintah siaga panglima TNI yang berlaku mulai tanggal 4 April sampai dengan waktu yang ditentukan," tambahnya.
Dalam pengamanan pemilu 2014, Polri dan TNI telah menandatangani memorandum of understanding untuk mencapai kesepahaman dalam pelaksanaan pengamanan selama pemilu berlangsung hingga masa pelantikan presiden baru selesai.
