Bisnis.com, PADANG -- Pemerintah Provinsi Sumatra Barat memastikan pembangunan tol Padang-Pekanbaru dialihkan ke high way high grade atau jalan bebas hambatan non tol.
Pengalihan pembangunan tol Padang-Pekanbaru ke jalan non tol dilakukan akibat ketidak pastian pemerintah pusat membangun tol untuk menghubungkan kedua daerah tersebut.
Gubernur Sumatra Barat Irwan Prayitno mengatakan belum ada surat keputusan dari Presiden menindak lanjuti rencana pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru.
Menurut Irwan, untuk mendukung persiapan menyambut masyarakat ekonomi Asean (MEA), pembangunan tetap dilakukan meski dialihkan dalam bentuk high way high grade.
“Pembangunan ini tetap harus jalan. Ia tidak tol, tetapi konsepnya seperti tol. Tahun ini dijadwalkan sudah dimulai dengan anggaran dari APBN dan APBD,” ujar Irwan kepada Bisnis, Rabu (12/3/2014).
Menurutnya, tidak hanya tol Padang-Pekanbaru yang dialihkan pembangunannya dalam bentuk jalan bebas hambatan non tol, tetapi juga seluruh rencana pembangunan tol di Sumatra.
Irwan mengingatkan pentingnya pembangunan jalan bebas hambatan untuk mendukung mobilitas Padang-Pekanbaru-Dumai. Sebab, daerah akan kesulitan jika MEA sudah diberlakukan namun infrastruktur jalan belum siap.
Kepala Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Pemukiman Sumbar Suprapto mengatakan untuk tahun ini pembangunan jalan high way high grade Padang-Pekanbaru dimulai dengan anggaran sekitar Rp20 miliar dari APBD Sumbar dan Rp100 miliar dari APBN.
Rute yang dipakai tetap rute yang disepakati untuk pembangunan tol sebelumnya.
Tahap pertama akan dibangun jalan dari batas kota Padang-Duku-Sicincin (Kabupaten Padang Pariaman) sepanjang 27 km.
Suprapto memperkirakan anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan jalan bebas hambatan non tol tersebut mencapai Rp700 miliar.
“Dana pembangunannya berasal dari sharing APBN dan APBD Sumbar. Kami targetkan jalan itu tuntas dalam waktu tiga tahun,” katanya.
