Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada Rabu (26/2/2014) malam memberikan penjelasan terkait pertemuannya dengan pihak-pihak yang berkonflik di lingkungan Kasunanan Surakarta Hadiningrat atau Keraton Solo.
Konflik internal tersebut terjadi antara Raja Paku Buwono (PB) XIII dan Mahapatih K.G.P.H. Panembahan Agung Tedjo, pada Minggu (23/2/2014).
“Secara resmi saya diminta oleh pihak Kasunanan Surakarta untuk membantu menyelesaikan konflik internal yang hingga saat ini belum selesai,” kata Presiden SBY melalui akun twitter pribadinya @SBYudhoyono yang diunggahnya beberapa saat lalu.
Seperti dikutip situs resmi setkab.go.id, SBY mengaku menerima permintaan itu karena Kasunanan Surakarta adalah salah satu Keraton yang besar, dan juga memiliki sejarah dan heritage yang penting.
“Tentu saya perlu mendengar dengan saksama pandangan dan saran dari pihak-pihak yang belum akur, guna mendapatkan solusi yang tepat dan bijak,” ujar SBY.
Presiden menegaskan pemerintah tidak boleh mengambil alih yang menjadi hak dan kedaulatan Kasunanan Surakarta. Namun, justru perlu membantu penegakannya.
Menurut Kepala Negara, meskipun tahun ini merupakan tahun politik. Namun, apa yang dilakukannya itu semata-mata untuk memenuhi permintaan para pemimpin Kasunanan Surakarta. Sama sekali tidak berkaitan dengan politik.
Mengenai kelanjutan penyelesaian konflik di antara pihak-pihak di Keraton Solo itu, menurut Presiden SBY, insya Allah setelah 9 April 2014 nanti akan diintensifkan upaya penyelesaian konflik dan kekisruhan yang ada di Kasunanan Surakarta tersebut.
“Niat kita baik dan mulia. Saya minta dukungan dari semua pihak di Kasunanan Surakarta, agar bisa segera kita carikan solusi yang tepat,” papar Presiden SBY.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, dalam kunjungan kerjanya setengah hari ke Yogyakarta, Minggu (23/2), Presiden SBY telah bertemu dua pihak yang berkoonflik di lingkungan Kasunanan Surakarta Hadiningrat, yaitu Raja Paku Buwono (PB) XIII dan Mahapatih K.G.P.H. Panembahan Agung Tedjowulan.
Pertemuan yang diselenggarakan di Gedung Agung Jogja itu juga dihadiri oleh KGPH Benowo, KGPH Dipo Kusumo, GPH Madu Kusumo, GPH Suryo Wicaksono. Sementara itu, Presiden SBY hadir didampingi Menkopolhukam Djoko Suyanto, Mendikbud M. Nuh, Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, Menpora Roy Suryo, serta Sekertaris Kabinet Dipo Alam.
Menpora Roy Suryo yang didampingi pihak Keraton Solo kepada wartawan mengatakan dalam pertemuan dengan Presiden SBY itu, Paku Buwono XIII telah menyampaikan langsung permasalahan yang membelit Keraton Solo selama ini. “Penjelasan Paku Buwana juga dilengkapi surat tertulis yang langsung disampaikan kepada Presiden SBY,” ungkap Roy.
Atas penjelasan Paku Buwono itu, menurut Roy, Presiden SBY mengatakan menerima permintaan agar konflik di tubuh Keraton Solo harus segera diakhiri. Presiden SBY akan menindaklanjuti penyelesaian konflik itu dengan menegakkan Keputusan Presiden No 23 Tahun 1988 tentang Status dan Pengelolaan Keraton Kasunanan Surakarta.
Dalam Keppres itu disebutkan, Sri Susuhunan selaku pimpinan Keraton Kasunanan Surakarta dapat menggunakan keraton dan segala kelengkapannya untuk menggelar upacara, perayaan dan peringatan lainnya dalam rangka adat Keraton.
Dengan demikian, pemerintah akan menjadi penjaga adat, penjaga budaya, sosial dan keagamaan di Keraton Kasunanan Surakarta. "Intinya persoalan akan segera selesai. Presiden sudah menerima permintaan Keraton," ucap Roy.
Sementara itu, pejabat hubungan masyarakat Kasunanan Surakarta K.P. Bambang Pradotonagoro mengatakan, Presiden SBY baru akan memutuskan penyelesaian konflik di lingkungan Kasunanan Surakarta Hadiningrat setelah pemungutan suara Pemilu 2014, yakni April mendatang.
Menurut Bambang, Presiden SBY mendukung penuh mediasi keraton, dengan menunjuk Menko Polhukam sebagai koordinator mediasi yang di dalamnya terdapat tim yang dipimpin Roy Suryo. “Presiden berkomitmen membantu proses penyelesaian konflik Keraton. Pertemuan tadi termasuk bagian penyelesaian itu,” terangnya.
Bambang menjelaskan proses pengembalian Raja Keraton Surakarta kepada tahtanya sudah mulai berjalan. Namun kebijakan-kebijakan konkret akan dilaksanakan setelah tanggal 9 April mendatang usai penyelenggaraan pemilu.
"Saat ini proses sudah berlangsung, kita sudah mendata abdi dalem untuk mendukung pembentukan kabinet kraton. Sementara hal lainnya dalam waktu dekat juga akan digelar kegiatan Mahesa Lawung. Diharapkan upaya mediasi ini segera selesai sebelum peringatan Jumenengan Raja Keraton PB XIII pada Juni mendatang," jelas Bambang.
