Bisnis.com, SURABAYA – Pemerintah Kota Surabaya mendesak agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menyelidiki manajemen Kebun Binatang Surabaya (KBS) terkait dugaan pertukaran satwa yang dinilai tidak sesuai aturan.
Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengatakan sebelumnya Pemkot telah melaporkan dugaan tersebut kepada KPK, bahkan pihaknya telah menyerahkan bukti baru kepada KPK seperti hasil audit dari Universitas Airlangga yang menyebutkan bahwa dalam KBS ada brankas berisi sejumlah uang.
“Kami tidak berani membuka karena secara hukum tidak ada kewenangan, dan brankas ini terdapat tiga gembok yang diperkirakan dari para perkumpulan KBS,” katanya dalam konferensi pers di Balai Kota Surabaya, Rabu (22/1/2014).
Dugaan itu, kata Risma, salah satunya tentang pertukaran satwa dengan mobil atau sepeda motor dengan pemilik taman satwa di daerah lain.
Dalam pertukaran satwa, katanya, seharusnya ada izin dari Menteri Kehutanan dan pertukaran antar negara harus ada izin dari Presiden.
Selain mendesak KPK, Risma juga segera mengevaluasi seluruh manajemen dan karyawan KBS agar semuanya patuh terhadap Pemkot sebagai pengelola. “Evaluasi ini melibatkan tim independen dari Universitas Airlangga,” katanya.
Menurut Ketua Tim Manajemen Sementara (TMS) KBS Tony Sumampouw, uang dalam brankas tersebut dipastikan milik para perkumpulan KBS. Hanya saja, belum diketahui pasti milik perkumpulan siapa.
“Silahkan saja KPK menyelediki KBS langsung,” katanya. Tony juga membantah jika tidak ada pertukaran satwa dengan sepeda motor ataupun mobil. Menurutnya, kendaraan baru KBS tersebut merupakan hibah dari perusahaan yang peduli terhadap KBS.
Kasus KBS ini semakin melebar sejak satwa-satwa di dalamnya banyak yang mati. Dari kematian akibat sakit sampai kematian yang tidak wajar. Bahkan sebuah media Inggris menyebut KBS sebagai kebun binatang kematian karena kematian satwa yang berturut-turut.
Kebun binatang bersejarah ini dulunya milik pribadi sekumpulan orang Belanda pecinta satwa. Namun dalam perkembangannya, negara mengambil alih pengelolaan karena memiliki koleksi hewan langka dan dilindungi.
Banyak perbedaan visi yang terjadi antara para perkumpulan tersebut. Pengelolaan KBS pun akhirnya berganti nama menjadi Perkumpulan Taman Flora dan Satwa Surabaya (PTFSS) pimpinan Stany Soebakir.
Pada 2006, Departemen Kehutanan mengeluarkan regulasi tentang lembaga koservasi yang harus diberikan kepada pemerintah berbentuk BUMN atau BUMD. Aturan tersebut dinilai hanya untuk mencari keuntungan di KBS.
Kondisi ini memicu konflik internal KBS hingga akhirnya terbentuk dua kelompok, yakni PTFSS pimpinan Basuki Rekso dan Yayasan Taman Flora dan Satwa Surabaya (YTFSS) yang diketuai Stany Soebakir. Perseteruan dua kelompok tersebut hingga kini berlanjut ke Mahkamah Agung.
