Bisnis . com, JAKARTA - Delegasi Melanesian Spearhead Group merampungkan kunjungan ke Maluku, Papua, dan Papua Barat terkait dengan permintaan gerakan separatis Papua untuk bergabung dengan organisasi tersebut.
Para menteri luar negeri anggota MSG berkunjung ke Indonesia untuk meninjau kondisi penduduk melanesia di Indonesia dan perkembangan pembangunan ekonomi di Papua dan Papua Barat.
Peninjauan itu terkait dengan permintaan West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL), gerakan pendorong kemerdekaan Papua yang berdomisili di Papua Nugini, untuk bergabung menjadi anggota MSG.
Menteri Luar Negeri Papua Nugini Rimbink Pato mengatakan para delegasi puas dengan akses yang diberikan Pemerintah Indonesia selama kunjungan mereka ke Papua dan Papua Barat.
Mereka telah menyusun laporan kunjungan ke Indonesia yang akan disampaikan sebagai rekomendasi kepada pemimpin negara anggota MSG dalam waktu singkat.
“Kami akan sampaikan rekomendasi kami kepada pimpinan MSG. Biasanya kami ada pertemuan tahunan, tapi tampaknya akan ada pertemuan khusus untuk penyampaian rekomendasi ini,” kata Pato di Istana Kepresidenan, Rabu (15/1/2014).
MSG adalah organisasi antar pemerintah negara Pasifik yang beranggotakan Fiji, Papua Nugini, Vanuatu, dan Kepulauan Solomon. Indonesia berstatus sebagai negara pengamat (observer) dalam organisasi internasional tersebut.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono didampingi oleh Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa dan Menko Polhukam Djoko Suyanto sore ini menerima delegasi MSG di Kantor Presiden.
Selain Pato, hadir juga Menlu Kepulauan Solomon Peter Shannel Agovaka, Menlu Fiji Ratu Epeli Nailatikau dan perwakilan dari gerakan pembebasan Kanak dari Kaledonia Baru. Adapun perwakilan Vanuatu memutuskan tidak hadir dalam pertemuan dengan SBY.
Marty memaparkan para delegasi telah berada di Indonesia sejak 11 Januari 2013 atas undangan Pemerintah Indonesia.
Pemerintah memfasilitasi kunjungan tersebut agar perwakilan anggota MSG bisa menyaksikan perkembangan di Papua dan Papua Barat dengan mata kepala sendiri.
Terkait dengan ketidakhadiran Vanuatu, Marty menyatakan Pemerintah Indonesia siap terus berdialog dengan pemerintah negara tersebut.
