Bisnis.com, MAKASSAR - Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) menilai Pemerintah Kota Makassar cenderung mengabaikan asas efesiensi dan efektifitas dalam penyelenggaraan pemerintahan lantaran sering menggunakan skema pelaksana tugas (Plt).
Ketua MIPI Sulsel Jayadi Nas mengatakan dalam ilmu pemerintahan, penggunaan skema Plt untuk posisi strategis digunakan hanya dalam kondisi darurat dan mendesak serta dengan durasi yang tidak lama.
"Penggunaan Plt dalam waktu yang sangat lama, secara tidak langsung menunjukkan kegagalan pemerintah bersangkutan dalam menjalankan sistem birokrasi," ucapnya di sela-sela pelantikan pengurus MIPI Kota Makassar, Senin (9/12/2013).
Adapun, Pemkot Makassar yang dipimpin Wali Kota Ilham Arief Sirajuddin, sejauh ini belum memiliki pejabat defenitif untuk posisi Sekertaris Kota (Sekkot) sejak akhir tahun lalu.
Dengan kondisi tersebut, kata Jayadi, Pemkot Makassar cenderung timpang dalam dalam pelaksanaan birokrasi karena mempertahankan posisi Plt untuk jabatan strategis seperti Sekkot.
"Selain itu, penggunaan Plt untuk jangka waktu yang lama juga memperlihatkan ketidaktegasan pemerintahan dalam mengambil keputusan," katanya.
.jpg?w=348&h=261)
