Bisnis.com, JAKARTA - Sistem demokrasi yang ada saat ini di Indonesia dinilai belum memberikan kepastian hukum, bahkan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) justru semakin merajalela, sehingga banyak investor hengkang ke luar negeri karena ketidakpercayaan pada pemerintah.
Demikian dikemukakan oleh Ketua Komisi II DPR Agun Gunanjar Sudarsa saat meluncurkan bukunya berjudul “Membangun Optimisme Indoensia Sejahtera 2020” di Gedung MPR, Rabu (20/11/2013).
Hadir sebagai pembicara antara lain mantan Ketua Mahkamah Konsitusi Jimly Asshiddiqie, Peneliti dari Reform Institute Yudi Latief, dan politisi senior Aulia Rachman.
“Harusnya dengan APBN yang besar, dan pertumbuhan ekonomi yang baik, rupiah menguat terhadap dolar, tapi yang terjadi sebaliknya, akibat ketidakpastian hukum,” ujar Agun dalam sambutannya. Namun demikian dia optimistis, kesejahteraan rakyat akan terwujud pada 2020 dan itu harus dimulai dengan pemilu 2014 yang jujur, adil, dan demokratis,” ujarnya.
Menurut Agun, Indonesia memiliki semua syarat untuk menjadi negara yang sejahtera. Dia mencontohkan kekayaan alam yang melimpah dari berbagai sektor.
“Maka visi Indoensia diperlukan untuk memberikan fokus pada arah penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara menuju masa depan yang lebih baik,” ujarnya.
