Bisnis.com, JAKARTA—Partai Komunis China mengisyaratkan perhatian yang lebih besar pada persoalan fiskal selama masa pemerintahan Presiden Xi Jinping.
Selain itu, pemerintah negara tersebut membuka peluang untuk mengurangi pengawasan terhadap sektor keuangan pemerintahan daerah, terutama yang berada dalam keadaan terutang.
Dengan demikian, pemerintahan lokal akan bisa menjual obligasi untuk membiayai pembangunan. Pada bagian lain, para pejabatnya akan dinilai berdasarkan sejumlah kebijakan seperti tingkat pinjaman, menurut pernyataan partai itu 15 November lalu. Pelonggaran atas kebijakan satu anak dan hak untuk kelebihan bagi petani juga menjadi bagian dari paket kebijakan reformasi sejak tahun sembilan puluhan.
Pengetatan atas keuangan pemerintah daerah selama ini telah mengurangi risiko krisis utang yang menghantui negara dengan kekuatan ekonomi kedua di dunia tersebut. Namun demikian, tindak korupsi yang terjadi sejak Xi menjadi pemimpin partai menunjukkan kesadaran mereka akan kondisi ekonomi yang sulit masih rendah.
“Dibutuhkan kekuatan politik yang besar dan kebijakan itu bisa dibuat kalau Anda punya kekuatan besar,” ujar Arthur Kroeber, seorang direktur pelaksana perusahaan riset GaveKal Dragonomics sebagaimana dikutip Bloomberg, Senin (18/11/2013).
