Bisnis.com, BATAM – Gubernur Kepri Muhammad Sani dipilih menjadi Ketua Badan Kerjasama (BKS) Provinsi Kepulauan masa bakti 2013-2018 secara aklamasi oleh 8 daerah yang tergabung dalam badan tersebut.
Pemilihan ketua menjadi salah satu agenda dalam Rapat Tahunan Badan Kerjasama Provinsi Kepulauan yang digelar di Kota Batam yang berakhir Kamis (24/10/2013) sore.
Sani menggantikan menggantikan ketua sebelumnya yang dijabat Brigjen (Purn) Karel Albert Ralahalu, mantan Gubernur Maluku.
Setelah pemilihan, Sani mengatakan dirinya akan memprioritaskan dua program penting yang akan dikerjakan BKS selama masa jabatannya.
“Pertama kami akan mendesak revisi UU 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah,” katanya. Selain itu, BKS akan meminta perbaikan jumlah dana alokasi umum (DAU) terhadap provinsi-provinsi kepulauan.
Dia menilai pembagian alokasi DAU belum adil antara provinsi daratan dan kepulauan karena luas laut tidak dihitung. “Ini bukan soal nilai, tetapi soal keberpihakan pusat terhadap provinsi yang memiliki karakter kelautan,” katanya.
Selama ini, DAU hanya memperhitungkan jarak di darat, tidak pada laut, padahal menurutnya biaya transporasi laut lebih besar dan sulit dibandingkan dengan darat.
Dia berharap pemerintah juga memperhitungkan jumlah pulau dalam penetapan DAU.
