Bisnis.com, NUSA DUA, Bali – Dirjen Organisasi Perdagangan Dunia Roberto Azevedo meyakini perbedaan pandangan negara maju dan negara berkembang tentang fasilitasi perdagangan hanya menyangkut persoalan implementasi.
Menurutnya, negara berkembang belum sepenuhnya menerapkan fasilitasi perdagangan, sedangkan negara kurang berkembang atau biasa disebut least developed countries (LDC’s) masih membutuhkan pendampingan teknis untuk menerapkan provisi itu.
“Sehingga, diskusinya bukan lagi pada apakah kita harus melaksanakannya atau tidak, tapi bagimana kita melakukannya dan bagaimana kita membantu,” katanya seusai bertemu dengan para menteri APEC, Sabtu (5/10/2013).
Sejauh ini, banyak negara berkembang menerbitkan kebijakan secara otonom untuk rasionalisasi, harmonisasi dan otomasi prosedur perdagangan, khususnya prosedur kepabeanan dan penggunaan peralatan teknologi informasi.
Negara berkembang menganggap fasilitasi perdagangan sebagai kebutuhan saat ini yang ditangani oleh Organisasi Kepabeanan Dunia (World Customs Organization).
Namun, beberapa negara maju berusaha membawa masalah ini ke WTO, sebagai bagian dari Isu Singapura, yang agaknya ingin membuat standar wajib untuk semua negara secara mengikat.
Azevedo menyatakan tidak condong terhadap salah satu pandangan, tetapi berupaya mencari solusi atas dua kutub tersebut.
Menurutnya, tidak ada keraguan sedikit pun pada negara berkembang dan maju untuk menerapkan fasilitasi perdagangan karena semata-mata soal tahapan implementasi.
“Kecenderungan saya adalah menemukan solusi, apapun itu. Saya tidak punya kecenderungan pada satu pandangan atau yang lain. Saya percaya kedua belah pihak punya perhatian yang absah,” katanya.
Pihaknya akan menciptakan jalan keluar yang memberikan kenyamanan bagi setiap pihak. Sebanyak 15 anggota WTO yang sebagian negara maju dan 12 organisasi dunia sebelumnya mengeluarkan pernyataan bersama pada 8 Juli di Geneva.
Mereka menyatakan akan melanjutkan program asistensi penerapan reformasi fasilitasi perdagangan di negara berkembang dan kurang berkembang setelah sebelumnya mengucurkan US$381 juta untuk program tersebut.
