Saatnya Warga Negara Wajib Ikut Pemilu

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Komisi II DPR, Agun Gunajar Sudarsa mengatakan sudah saatnya Indonesia menjadikan partisipasi warga negara dalam pemilihan umum sebagai sebuah kewajiban agar legitimasi pemimpin yang terpilih menjadi kuat.

Kewajiban bagi warga negaranya untuk ikut pemilu tersebut, ujarnya, tidak saja membuat demokrasi makin baik, tapi juga akan mengurangi potensi kecurangan. Dia menilai tingkat partisipasi masyarakat dalam sejumlah pemilihan kepala daerah (pilkada) yang berada di bawah 50% sudah sangat mengkhawatirkan.

"Saya mengusulkan masyarakat diwajibkan saja untuk ikut memilih agar keterlibatan warga dalam menggunakan hak politiknya lebih tinggi,” ujarnya dalam satu diskusi bertema “Potensi Kecurangan Pemilu" yang dilaksanakan di Gedung DPR, Kamis (12/9/2013).

Selain Agun, turut menjadi nara sumber pada acara diskusi itu Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Muhammad dan Direktur Pelaksana Lembaga Pemilih Indonesia (LPI), Boni Hargens.

Menurutnya, salah satu penyebab rendahnya partisipasi warga dalam pemilu adalah karena adanya gerakan untuk mengajak masyarkat tidak memilih oleh kelompok tertentu. Dengan dalih tidak ada jaminan pemimpin yang lebih baik untuk terpilih, mereka mengajak masyarakat untuk tidak ikut memilih.

“Mereka bahkan menggunakan istilah halal dan haram dalam mempengaruhi pemilih, sementara secara diam-diam mereka blusukan untuk menyuruh memilih tokoh tertentu,” ujarnya ketika menyampaikan temuannya di Jawa Barat.

Adapun modus lainnya yang berpotensi mencurangi pemilu adalah gerakan tidak memilih dengan memasuki kantong-kantong suara partai tertentu. Dengan cara itu, ujarnya, partisipasi masyarkat pemilih menjadi rendah dan partai tersebut menjadi dirugikan.

Sementara itu, Boni Hargens mengatakan ada kecurigaan sejumlah kecurangan dan keruwetan pemilu selama ini sengaja dipelihara. Pasalnya, kejadian tersebut selalu terulang pada setiap pemilu dengan modus dan operasi yang sama.

“Keruwetan ini dipelihara dan merupakan modus dari pemilu ke pemilu yang tidak pernah berhenti,” ujarnya. Dia menyebutkan tujuan dipeliharanya keruwetan itu karena ada kelompok tertentu yang mendapatkan keuntungan dengan keruwetan tersebut.