Bisnis.com, JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) masih menunggu perbaikan salinan putusan dari Mahkamah Agung terkait perkara Yayasan Supersemar milik mantan Presiden Soeharto.
Jaksa Agung Muda bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) ST Burhanuddin mengatakan setelah pihaknya menerima salinan putusan tersebut dan dipelajari, baru eksekusi denda Rp3,7 triliun dapat dilaksanakan.
"Kami masih menunggu MA memperbaiki salinan putusan tersebut, kalau MA sudah memperbaiki salinan putusan tersebut, baru mulai kami sita," ujar Burhanuddin hari ini, Selasa (16/7/2013).
Sebelumnya, Jaksa Agung Basrief Arief mengatakan pihaknya telah menerima salinan putusan perkara itu. Namun, salinan putusan dari MA terkait perkara itu masih ada yang keliru dan masih didalami Jamdatun Burhanuddin.
Kekeliruan yang dimaksud yakni pada salinan putusan terdapat pada penyebutan nominal yang harus diganti oleh Yayasan Supersemar.
"Kamis [27/06/2013] kemarin saya bertemu dengan Mahkamah Agung untuk membicarakan masalah itu [kekeliruan salinan putusan], kami menyerahkan kembali fotocopy salinan putusanitu, jadi mereka akan mempelajari kembali," ujar Basrief.
Basrief menuturkan Kejagung saat ini mulai menginventarisasi aset-aset milik Yayasan Supersemar untuk mengantisipasi jika seandainya denda Rp3,17 triliun tidak terbayarkan oleh Yayasan Supersemar tersebut.
Seperti diketahui perkara Nomor 2896K.Pdt/2009 tanggal 28 Oktober 2010, sudah diputus sejak 2010 lalu. Namun, baru terungkap setelah Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi (MAKI) mendatangi Kejagung dan menemui Wakil Jaksa Agung Darmono.
Dalam putusan tersebut, dinyatakan bahwa Suharto sebagai tergugat I dan Yayasan Beasiswa Supersemar sebagai tergugat II bersalah karena telah melakukan perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, Yayasan Supersemar harus membayar denda senilai Rp3,7 triliun.
Sementara itu, 6 yayasan lain yang diketuai oleh Soeharto, sedang dalam proses penelitian untuk digugat. Keenam yayasan tersebut terdiri Yayasan Dana Sejahtera Mandiri, Yayasan Dharma Bhakti Sosial (Dharmais), Yayasan Dana Abadi Karya Bhakti (Dakab), Yayasan Amal Bhakti Muslim Pancasila, Yayasan Dana Gotong Royong Kemanusiaan, dan Yayasan Trikora.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
