Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

SUAP IMPOR DAGING: Belum Ada Satu pun Pejabat Kementan Jadi Tersangka

BISNIS.COM, SURABAYA-Kementerian Pertanian menegaskan kasus dugaan suap impor daging sapi tidak melibatkan pejabat kementerian ini karena hingga kini KPK belum memeriksa tersangka dari pejabat Kementan. "Dari Kementan belum ada, kalau pun ada, tentu
News Editor
News Editor - Bisnis.com 11 Juni 2013  |  14:01 WIB

BISNIS.COM, SURABAYA-Kementerian Pertanian menegaskan kasus dugaan suap impor daging sapi tidak melibatkan pejabat kementerian ini karena hingga kini KPK belum memeriksa tersangka dari pejabat Kementan.

"Dari Kementan belum ada, kalau pun ada, tentu Irjen Kementan akan membantu, saya kira KPK paham itu dan mereka nggak akan mencari-cari," kata Wamentan Rusman Heriawan, setelah membuka Pembinaan KAK (Komitmen Anti-Korupsi) untuk pejabat Kementan se-Indonesia di Surabaya, Selasa (11/6/2013).

Di sela-sela Pembinaan KAK selama tiga hari (11-13/6) yang diikuti 310 pejabat Kementan dari 12 provinsi di kawasan tengah dan timur itu, Rusman menjelaskan sorotan publik kepada Kementan hingga kini belum melibatkan pejabat atau oknum kementerian secara langsung.

"Kita memang sedih mendengarnya, apalagi kita juga sering diledek teman-teman, tapi saya kira ledekan itu tidak perlu dipandang secara berlebihan atau kata anak zaman sekarang adalah lebay, karena hal itu justru merupakan harapan agar kita fokus dan bekerja lebih baik," katanya.

Bahkan, Pembinaan KAK yang sudah tiga kali berlangsung dan sudah dirintis sejak tahun 2008 telah menempatkan Kementan sebagai kementerian pertama yang akan mendapatkan "Tunjangan Kinerja" dan renumerasi itu bisa direalisasikan mulai tahun ini.

"Menteri Pertanian menargetkan tunjangan kinerja kita akan mencapai 70% dari gaji yang kita terima selama ini, namun hal itu masih mungkin menurun hingga di bawah 40% atau berkisar 40%-70%. Semuanya bergantung perilaku kita, apakah berubah atau tidak," ujarnya.

Oleh karena itu, Pembinaan KAK akan terus dilakukan untuk mewujudkan perubahan dalam bentuk pelayanan yang lebih baik, jujur, taat aturan, berdedikasi, dan ikhlas, serta mewujudkan sistem proyek atau pengadaan yang bersifat daring (dalam jaringan internet/online).

"Jadi, sistem pengadaan barang dan jasa harus seminimal mungkin berbentuk face to face karena hal itu memungkinkan terjadinya penyimpangan, seperti di Dinas Perkebunan Jatim yang menawarkan 18 paket secara online dan terbukti pemenangnya dari luar Jatim," ujarnya. (antara/yus)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

KPK kementan suap impor daging sapi

Sumber : Newswire

Editor : Yusran Yunus

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

To top