.jpg)
BISNIS.COM, JAKARTA - Kisruh program Kartu Jakarta Sehat (KJS) semakin memanas.
DPRD DKI Jakarta berencana melakukan hak interpelasi karena Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dianggap tidak mampu menangani pelayanan kesehatan.
"Kayaknya iya ya (terlalu dipolitisir). Belum dua bulan sudah ribut. Pak Sani qakil Ketua (DPRD) bilang sudah berlebihan," ujar Ahok di Balai Kota, Jumat (24/5).
Menurut Ahok ada pihak yang menunggu momen untuk menghajar Pemprov agar bisa dilengserkan.
Mantan Bupati Belitung Timur ini tidak takut bila DPRD menggunakan hak interpelasi.
Bahkan dia mendapat informasi bahwa anggota DPRD yang melakukan tanda tangan setuju dengan hak interpelasi hanya ikut-ikut sesama anggota legislatif.
