BISNIS.COM, JAKARTA-Politisi senior Partai Golkar yang juga Ketua Komisi I DPR, Agun Gunanjar Sudarsa, menilai Indonesia membutuhkan sosok menteri keuangan yang tidak berorientasi neo-liberal dan menjadi kaki tangan pihak asing yang berkepentingan di Indonesia.
Pendapat itu disampaikan Agun terkait penunjukkan Chatib Basri sebagai Menteri Keuangan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hari ini. Meski tidak menyebut nama secara langsung, namun Agun menilai dari beberapa nama yang pernah disebut-sebut yang akan dicalonkan menjadi Menkeu, belum ada yang pantas.
"Ya termasuk itu (Chatib Basri). Belum ada yang pantas. Kita harus menghilangkan komprador-komprador asing,” ujarnya ketika disebut nama Chatib sebagai Menkeu yang baru. Dia menilai pemerintah saat ini terus mempraktikkan sistem ekonomi neo-liberal karena peredaran keuangan terpusat di Jakarta tanpa menggerakkan perekonomian di daerah.
Menurutnya, praktik sistem ekonomi liberal itu terlihat dari banyaknya pejabat daerah yang menghabiskan uangnya di Jakarta karena harus meminta anggaran dari kementerian-kementerian. Pembagian uang yang terpusat itu, tidak menggerakkan perekonomian daerah sehingga sebagian besar perekonomian berputar di Jakarta.
Sebelumnya Presiden SBY menunjuk Menkeu Chatib Basri menggantikan Agus Martowardojo meski sebelumnya sejumlah pengamat meragukan kepiawaian ekonom muda tersebut.
Chatib merupakan profesional muda yang sebelumnya menjabat Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sejak 14 Juni 2012. Pria kelahiran 1965 itu memiliki keahlian terutama dalam bidang makroekonomi, perdagangan internasional dan ekonomi politik.
Dia pernah duduk sebagai Penasehat Khusus Menteri Keuangan Republik Indonesia pada periode 2006-2010 selain menjadi Deputi Menteri Keuangan untuk G-20. (yus)
