Bisnis.com, JAKARTA -- Isu tentang neoliberal atau neolib tiba-tiba mencuat di tengah memanasnya tensi politik. Istilah neolib dilontarkan oleh Prabowo Subianto. Konteks pernyataan Prabowo merujuk kepada sosok salah satu menteri di kabinet Joko Widodo (Jokowi).
"Ada menteri yang neolib-neolib itu,“ seloroh Prabowo.
Prabowo tidak menjelaskan siapa sosok yang dimaksud sebagai menteri neolib. Dia sebelumnya hanya bercerita tentang keberpihakan Jokowi terhadap kemiskinan. Namun saat masuk kabinet, dia merasa kaget karena ada menteri-menteri neolib yang menurut Prabowo lebih mementingkan kepentingannya sendiri.
“Gue enggak boleh sebutkan namanya, enggak boleh dong. Enggak etis, karena kan kita harus kompak. Tapi neolib, gimana?," ujar Prabowo.
Prabowo, dalam kesempatan lain, cukup yakin bahwa neolib bukan jalan bagi Indonesia. Apalagi di negeri asalnya, ekonomi neolib tidak laku, dan tidak mensejahterakan rakyat banyak. Ekonomi neolib, sambungnya, hanya dikuasai oleh 1%, bahkan kurang, sehingga tidak dirasakan rakyat banyak.
Oleh sebab itu, Prabowo mengajak Indonesia kembali ke ekonomi Pancasila. “Ini gabungan kapitalisme dan sosialisme, jalan tengah. Indonesia selalu mengambil jalan tengah. Jalan kompromi, tidak zero sum game,” tambahnya.
Baca Juga
Terlepas siapa sosok menteri yang dituding Prabowo, diskursus tentang neoliberalisme alias neolib tidak banyak terekspose dalam panggung politik. Istilah ini bahkan telah lama tenggelam. Padahal, pada Pemilu 2009 lalu isu neolib menjadi diskusi yang cukup kencang. Pun saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk menunjuk Sri Mulyani Indrawati sebagai menteri keuangan dalam reshuffle kabinet pada 2016 lalu.
Sejumlah politikus hingga pengamat berbunyi cukup keras menentang penunjukkan Sri Mulyani. Dua di antaranya adalah politukus PDIP Ribka Tjiptaning dan pengamat sekaligus politikus PAN Drajad Wibowo. Namun demikian, apakah pernyataan Prabowo Senin kemarin ditujukan kepada Sri Mulyani atau menteri yang lain?
Yang jelas, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto menyebut pernyataan itu merupakan bagian dari drama politik (drapol) atau drama korea (drakor) yang sebelumnya disampaikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menghadiri acara HUT Golkar ke-59, Senin (6/11/2023).
“Drakor apa drapol [Soal pernyataan pak Prabowo] itu bagian dari Drakor,” ujarnya.
Di sisi lain Bisnis juga telah menghubungi Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo guna mengklarifikasi pernyataan Prabowo. Namun hingga berita ini diturunkan belum ada jawaban.
Naik Turun Neolib
Neoliberalisme atau neolib adalah isilah yang merujuk kepada rezim ekonomi liberal atau pasar bebas. Tumpuan utama neolib adalah memperkecil ruang atau peran pemerintah dan membuka peluang seluas-luasnya kepada sektor private untuk mengendalikan pasar. Prinsip ini berbeda dengan negara-negara yang menerapkan proteksionisme dan sosialisme.
Gary Gerstle (2022) dalam tulisannya berjudul The Rise and Fall of the Neoliberal Order: America and the World in the Free Market Era memberikan penjelasan yang cukup mendetail mengenai asal-usul hingga keruntuhan neo-liberalisme. Ia mengungkapkan bahwa tatanan neoliberal muncul di Amerika pada tahun 1970-an.
Neoliberalisme memadukan gagasan deregulasi dengan kebebasan pribadi, membuka sekat-sekat dengan kosmopolitanisme, dan globalisasi dengan janji peningkatan kesejahteraan bagi semua.
Pada perkembangannya, neoliberal dengan pasar bebasnya, berhasil mengantarkan Amerika Serikat (AS) ke puncak kekuasaan global. Apalagi, pasca runtuhnya Uni Soviet, kekuatan utama blok komunis yang sepanjang pertengahan abad ke 20 hingga tahun 1990-an menjadi saingan tradisional AS
Bubarnya Uni Soviet menandai berakhirnya perang dingin dan tatanan dunia baru. Itu artinya merupakan kemenangan bagi Blok Barat sebagai pengusung kapitalisme dan ideologi pasar bebas. Namun demikian, Gerstle menggambarkan bahwa kapitalisme dan neoliberalisme pada akhirnya juga tidak mampu menahan perubahan global.
Runtuhnya tatanan neoliberal, kata Gerstle, dimulai dengan kegagalan AS merekonstruksi stabilitas di Irak, resesi hebat pada era Bush, dan kebangkitan populisme serta proteksionisme Trump serta kembalinya sayap kiri AS. Tokoh sayap kiri AS adalah Bernie Sanders.
Trump adalah fenomena tersendiri dalam sejarah AS. Diamerupakan simbol dari keruntuhan liberalisme Barat. Dia adalah pemimpin AS yang penuh dengan kontroversi. Slogan terkenalnya adalah ‘Make America Great Again’. Konsensus-konsesus global, yang telah diwariskan oleh para pendahulunya dia tabrak. Ia menerapkan tarif tinggi kepada produk-produk China. Terjadi trade war’ yang kemudian membuat ‘tatanan global’ terguncang.
Tetapi aksi-aksi Trump, dalam konteks AS bisa dimengerti. Ekonomi AS pada waktu Trump naik belum sepenuhnya pulih. Data World Bank menunjukkan bahwa sejak tahun krisis global 2008 silam, ekonomi AS hanya mampu tumbuh di angka 2 persenan. Paling tinggi 5,9 persen pada 2021 lalu. Itupun setelah mengalami kontraksi menjadi minus 2,8 persen pada tahun 2020, karena pandemi.
AS juga mengalami masalah serius dalam neraca perdagangan dengan China. Pada saat Trump berkuasa neraca perdagangan AS mengalami defisit US$375,16 miliar.
Hal inilah yang kemudian memicu Trump untuk mengeluarkan kebijakan proteksionisme dengan menerapkan tarif tinggi kepada produk-produk China. Trade War meletus. Meski pada akhir pemerintahannya, kebijakan Trump tidak banyak membantu memperbaiki trade ballance AS dengan China. Defisit neraca perdagangan AS dengan China masih tetap besar yakni di angka US$352,85 miliar.
Aksi koboi Trump ini kemudian memicu gelombang serupa di sejumlah negara dan benua. Di Amerika Selatan, khususnya Brasil, ada sosok Jair Bolsonaro. Sementara di tempat lahirnya liberalisme yakni Eropa, muncul upaya untuk mengakhiri mazhab multilateralisme yang menjadi ciri neoliberal. Inggris memutuskan keluar dari keanggotannya dari Uni Eropa (Brexit). Prancis muncul sosok politikus sayap kanan, Marine Le Pen. Barat, Eropa dan AS, kemudian menunjukkan wajah konservatif dan semakin populis.
Bagaimana dengan Indonesia?
Indonesia memiliki sejarah panjang dengan persinggungan arus utama pemikiran ekonomi global. Sukarno yang kekuasaannya tumbuh ketika semangat antikolonialisme membakar bangsa Indonesia menempatkan setiap kebijakan baik politik, sosial, dan ekonomi pada waktu itu untuk 'mengganyang' neo kolonialisme dan imperialisme atau nekolim.
Salah satu konsep ekonomi yang lahir era Sukarno adalah ekonomi berdikari. Berdikari lahir dari upaya Sukarno melawan hegemoni politik kolonial yang merkantilis dan imperialistik. Namun, kata Sukarno, berdikari sama sekali tidak anti kerja sama internasional, justru menurutnya kebijakan ini sangat terbuka bagi dunia internasional, terutama semua negara yang baru merdeka.
"Yang ditolak oleh Berdikari adalah ketergantungan kepada imperialis, bukan kerja sama yang sama-derajat dan saling menguntungkan!,' begitu kata Sukarno dalam naskah Pidato Nawaksara yang disampaikan di Sidang Umum MPRS tanggal 16 Juni 1966.
Sayangnya, ekonomi berdikari yang digaung-gaungkan Sukarno tak mampu berjalan mulus. Pasalnya, ketimbang merealisasikan mimpinya, Sukarno justru sibuk menaikkan gengsi di level internasional dengan membangun monumen dan proyek-proyek mercusuar.
Alhasil, kas negara kosong. Bank sentral waktu itu sampai-sampai harus mencetak duit untuk menopang gengsi orde lama. Kebijakan ini kelak menjadi bumerang, karena inflasi meroket lebih dari 635 persen.
Puncaknya, kinerja ekonomi Sukarno yang jeblok merembet ke persoalan politik. Sukarno akhirnya lengser digantikan Soeharto. Meski demikian, politik berdikari ala Sukarno juga meninggalkan warisan yang bisa diacungi jempol.
Keberadaan PT Berdikari (Persero) hingga PT Krakatau Steel yang lahir dari proyek baja Trikora, tak bisa dilepaskan dari mimpi-mimpi Sukarno untuk memperoleh kedaulatan ekonomi yang berdiri di atas kaki sendiri.
Menuju ke Liberalisme
Entah sudah direncanakan atau secara kebutulan, kemunculan sosok Soeharto terjadi ketika pengaruh Sukarno secara politik mulai merosot. Dalam pandangan mesianistik, Soeharto bisa diposisikan oleh pendukungnya sebagai ratu adil, sang juru selamat dari kemelut sosial, ekonomi, dan politik waktu itu.
Ada perbedaan orientasi yang mencolok antara rezim Sukarno dan Soeharto. Jika era Sukarno, politik sebagai panglima. Pada zaman Orde Baru atau rezim daripadanya Soeharto, perbaikan dan pembaruan orientasi ekonomi mulai menjadi fokus utama. Untuk melakukan tugas besar itu, tentu Soeharto tidak sendiri. Dia didukung oleh orang-orang yang ‘mumpuni’.
Selain tokoh intelijen, penggagas pondasi pemerintahan Orde Baru, Ali Moertopo, dibelakangnya juga ada kalangan ekonom lulusan Berkeley, Amerika Serikat.
David Ransom, aktivis dan penulis kiri asal Amerika Serikat dalam buku The Berkeley Mafia and the Indonesian Massacre menjuluki kelompok ekonom ini dengan istilah 'Mafia Bekeley'.
Dalam sejarah ekonomi Indonesia, 'Mafia Berkeley' salah satu tokohnya adalah Widjojo Nitisastro dkk. punya peran penting. Bahkan hingga anak cucu didiknya, mereka adalah arsitek utama perekonomian dari zaman Orde Baru hingga periode Joko Widodo.
Salah satu pengaruh sekaligus warisan kelompok Berkeley dalam kebijakan Orde Baru adalah mulai terbukanya keran investasi asing dan pembangunan yang lebih terstruktur. Jika di era Sukarno ada Rencana Ekonomi Perdjoeangan, di era Soeharto mengenal istilah Rencana Pembangunan Lima Tahun atau repelita.
Soe Hok Gie, aktivis angkatan 66 dalam tulisan yang diterbitkan sebuah surat kabar pada 16 Juli 1969 menaruh harapan besar pada rencana Soeharto dengan repelitanya.
Dia menulis, melalui rencana itu, Soeharto punya cita-cita yang tak kalah besar (dari Sukarno) yakni supaya masyarakat desa bisa hidup lebih layak. "Tahun ini adalah tahun pertama pembangunan lima tahun, tapi kesan saya masyarakat masih acuh terhadap rencana besar ini," tulis Gie.
Adapun, Soeharto dalam setiap kesempatan selalu menekankan bahwa repelita merupakan acuan sekaligus pegangan untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur. "Sehingga akhirnya nanti sesudah melampaui kesekian banyak repelita kita tiba pada tujuan akhir yang kita cita-citakan: masyarakat maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila," ucap Soeharto dalan pidato kenegaraan di DPR pada tahun 1972.
Krisis & Intervensi
Setelah resesi global pada 1982, arah ekonomi Indonesia mulai sedikit bergeser. Sektor nonmigas yang sebelumnya menjadi anak tiri mulai diperhatikan.
Ekspor dan impor, reformasi pajak hingga investasi berbasis industri terus didorong. Tak heran hingga 1996 kondisi ekonomi Indonesia relatif stabil. Pertumbuhan ekonomi rata-rata bisa di atas 6 persen.
Thee Kian Wie, ekonom senior dalam The Soeharto Era & After: Stability, Development and Crisis 1966 – 2000 menulis bahwa perkembangan positif tersebut tak lepas dari peran tim ekonomi Orde Baru. Pertumbuhan sektor manufaktur menjadi salah satu yang paling cepat di kawasan.
Pada tahun 1995, World Bank bahkan mencatat bahwa manufaktur Indonesia masuk tujuh kekuatan terbesar di antara negara-negara berkembang. Pertumbuhan manufaktur ini menunjukkan bahwa transformasi struktur perekonomian Indonesia mulai berjalan.
Sebagai perbandingan jika pada 1969 peran manufaktur hanya 9,2 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), pada 1995 kontribusi manufaktur ke PDB melesat ke angka 24,2 persen. Sebaliknya kontribusi sektor pertanian yang semula 49,3 persen pada 1969 hanya tersisa 17,2 persen pada 1995.
Namun demikian, perubahan struktur perekonomian ini tidak menjadi jaminan, stabilitas ekonomi Indonesia tidak bisa menahan tensi politik dari gerakan anti-Soeharto yang mulai memanas pada tahun 1996-an. Salah satu perisitiwa yang cukup menohok rezim Orde Baru yaitu penyerangan kantor PDI Pro Mega pada tanggal 27 Juli 1996.
Dokumen APBN 1996/1997 secara tidak langsung mengonfirmasi bahwa peningkatan tensi politik ikut menjalar ke aktivitas ekonomi. Pada periode tersebut, pemerintah menghadapi overheated economy atau suhu ekonomi yang memanas. Inflasi meroket 8,86 persen pada 1995/1996.
Sementara itu, defisit transaksi berjalan juga membengkak menjadi US$6,9 miliar dari sebelumnya yang hanya sekitar Rp3 miliar. Kondisi ini semakin parah pada periode-periode setelahnya, apalagi munculnya krisis finansial secara global.
Seperti banyak diulas oleh para ekonom hingga akademisi, krisis finansial pada 1997 benar-benar menunjukkan bahwa struktur ekonomi Indonesia pada masa Orde Baru cukup rapuh. Pemerintah sampai harus ngutang ke IMF buat stabilisasi ekonomi.
Sementara bagi "The Old General", untuk pertama kalinya, dia harus menghadapi tantangan yang cukup serius bagi kelangsungan kekuasaannya yang sudah berumur tiga dasawarsa.
Persoalan merosotnya kinerja ekonomi ibarat membuka kotak pandora. Masalah lainnya, terutama praktik korupsi, kolusi dan nepotisme yang dipraktikan orde daripada Soeharto dan kroni-kroninya mulai mengemuka ke publik.
Puncaknya krisis ekonomi terjadi cukup dalam, inflasi tembus di angka 77,6 persen, ekonomi minus 13,7 persen, kerusuhan sosial, demonstrasi dimana-mana dan Soeharto lengser keprabon setelah 32 tahun berkuasa.
Thee Kian Wie kembali menyinggung bahwa krisis finansial di Asia dan terhempasnya ekonomi Indonesia akibat imbas krisis itu menunjukkan betapa pentingnya good governance, yang ironisnya pernah dianggap tidak relevan oleh para ekonom.
"Indonesia memiliki sistem hukum yang lemah dan ketinggalan zaman, tidak efisien, birokrasi yang korup serta tidak adanya demokrasi,” tulisnya.
Menariknya, pasca reformasi, pemerintah membuat perencanaan ekonomi yang lebih ketat. Salah satu yang mencolok adalah semakin intensnya 'keterlibatan' organisasi global seperti IMF, World Bank, WTO, OECD, hingga yang terakhir FATF, minimal sebagai rujukan untuk menentukan dosis kebijakan ekonomi.
Sejak saat itu, Indonesia memasuki fase baru liberalisasi ekonomi. Istilah neolib kemudian menjadi diskursus politik yang nyaris tidak berkesudahan.
