Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Menhan RI) Prabowo Subianto menyebut terdapat menteri yang menganut azas neoliberal dalam perjalanan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin di Kabinet Indonesia Maju.
Bahkan dia menilai menteri yang menganut paham tersebut seringkali merayu orang nomor satu di Indonesia itu agar membuat kebijakan-kebijakan yang menguntungkan kepentingan sejumlah golongan.
Padahal, Kepala Negara terus berupaya membuat program yang pro terhadap masyarakat.
Hal ini disampaikannya saat memaparkan materi mengenai 'aplikasi nyata ekonomi Pancasila oleh Presiden Jokowi' di Rapat Kerja Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Tahun 2023 dan peresmian Gedung Serbaguna Minhaajurrosyidiin di Grand Ballroom Gedung Serbaguna Minhaajurrosyidiin, Jakarta, pada Selasa (7/11/2023).
"Begitu saya masuk kabinet saya lihat, saya hadir sidang kabinet, Kebijakan-kebijakan [Jokowi] selalu memikirkan bagaimana rakyat kecil, bagaimana orang miskin. Itu selalu fokus beliau. Namun, ada menteri-menteri yang neolib-neolib itu,” ucapnya dalam forum tersebut
Lebih lanjut, Ketua Umum partai Gerindra itu pun mengatakan bahwa selama duduk di kabinet Indonesia Maju, Prabowo menilai bahwa Jokowi selalu berfokus untuk menghadirkan program yang menyasar nasib kalangan rakyat kecil.
Baca Juga
Sayangnya di tengah upaya tersebut, kata Prabowo terdapat menteri dengan paham neoliberal yang terus berupaya agar Jokowi turut menghadirkan program yang menyasar kepentingan golongan tertentu.
Kendati demikian, Prabowo mengapresiasi rivalnya di pemilihan presiden (pilpres) 2019 itu lantaran, Jokowi tetap pada pendiriannya yang membela rakyat kecil.
“Selalu aku lihat kadang-kadang coba-coba 'Bapak Presiden begini, gini, gini'. Namun, intinya [Jokowi bilang] enggak usah, enggak, harus," katanya.
Kendati demikian, Prabowo enggan menyebut secara rinci siapa menteri yang dimaksud karena menurutnya hal itu tidak etis. Mengingat jajaran kabinet Indonesia Maju, ujarnya, harus mengikuti visi Kepala Negara secara kompak.
Tak hanya itu, Prabowo juga menyinggung keberhasilan Presiden asal Surakarta itu dalam menerapkan ekonomi Pancasila. Salah satunya, adalah Program Keluarga Harapan dengan biaya Rp28,7 Triliun mampu mencakup 10 juta keluarga penerima manfaat dengan bantuan Rp200.000—Rp1 juta per tahun.
Bahkan, Prabowo menegaskan kebijakan lainnya yang pro masyarakat bawah adalah subsidi bahan bakar mesin (BBM) yang hampir mencapai lebih dari Rp400 triliun.
