BISNIS.COM, JAKARTA--Tindakan penyitaan kendaraan milik mantan Presiden PKS Luthfi Hasan menjadi salah satu agenda Rapat Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang digelar Sabtu dan Minggu (12/5/2013).
Selain membahas membahas beragam persoalan aktual, PKS mengakui rencana KPK menyita mobil ikut dibahas. "Selain tindakan KPK ingin menyita mobil, rencana kenaikan BBM dan keretakan sosial yang melanda Indonesia belakangan ini dibahas," ujar Ketua Bidang Humas Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKS Mardani Ali Sera dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu (12/5/2013).
Terkait rencana penyitaan mobil milik Luthfi Hasan, menurut dia, DPP PKS telah berulang-ulang mempersilakan KPK menyita mobil yang menurut lembaga itu akan dijadikan barang bukti.
"Tentunya dengan berkoordinasi dengan kuasa hukum dan juga pengurus DPP PKS karena kebetulan mobil tersebut ada di sana, dan disertai surat penyitaan yang sah," ujarnya.
Dia menyesalkan sikap juru bicara KPK Johan Budi yang melempar keterangan bahwa terjadi penolakan oleh PKS. Hal tersebut menurut dia dinilai mengaburkan kejadian di lapangan yang menunjukkan oknum petugas KPK tidak membawa surat-surat penyitaan dan tidak mampu menunjukkan mobil mana saja yang akan disita.
Hal itu menurut Mardani, akan menimbulkan polemik hukum yang lebih panjang bila ternyata mobil yang disita bukanlah mobil tersangka yang dimaksud. "Kekuasaan yang besar tidak mesti diikuti dengan arogansi, sok kuasa," ujar Mardani.
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapat perlawanan dari pihak Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terkait penyitaan mobil milik Luthfi Hasan Ishaaq . KPK memilih diam atas tudingan-tudingan dari berbagai pihak termasuk PKS.
"Kami pasti tidak menanggapi hal-hal yang bersifat sensasional, di luar nalar atau emosional," ujar Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, di kantor KPK, Jumat (10/5/2013) malam.
Bambang mengatakan, pihaknya telah melakukan penyitaan dan pemeriksaan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Dia mengaku pihaknya melakukan pekerjaan penegakan hukum berjalan sesuai dengan proses dan logikanya.
Mardani mengatakan rapat Majelis Syuro atau MS PKS juga membahas rencana pemerintah dalam menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) yang disertai dengan pembagian Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) atau Bantuan Langsung Tunai (BLT) jilid 2.
"Banyak peserta Majelis Syuro menyayangkan pemerintah yang tidak memanfaatkan momentum situasi ekonomi yang positif pada akhir 2012 dan awal 2013 untuk menaikkan harga BBM," ujarnya.
Saat ini, menurut dia, rakyat akan menghadapi masa liburan dan masuk sekolah yang diikuti puasa dan Lebaran, sehingga kenaikan BBM akan sangat memberatkan rakyat. BLSM, ujar Mardani, dalam penilaian PKS sangat politis dan tidak memberikan solusi jangka panjang.
"Tidak jelasnya kebijakan energi nasional dalam 9 tahun ini menyebabkan rakyat harus menanggung beban yang berat. Kenaikan harga BBM hanya akan memicu inflasi dan kenaikan harga yang tidak terkendali, saat itu terjadi, BLSM cuma jadi program pencitraan penguasa kepada rakyatnya," katanya.
Sementara itu, peserta MS PKS menurut dia juga menyoroti kekerasan yang kerap terjadi sebagai kelemahan yang harus segera diatasi oleh pemerintah dengan aparat keamanannya.
"Perlu dialog yang konstruktif dari pemerintah bersama berbagai elemen masyarakat untuk mengikat lagi tali silaturahim sosial yang tercerai berai belakangan ini," ujar Mardani.
