KEMISKINAN PAPUA: 50 Tahun Bergabung ke NKRI, Jutaan Warga Masih Sengsara

BISNIS.COM,JAKARTA--Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR Puan Maharani meminta pemerintah memaksimalkan dana otonomi khusus Papua agar berbagai persoalan, termasuk soal kemiskinan dan kelaparan di wilayah yang telah berintegrasi selama 50 tahun dengan NKRI
Bambang Supriyanto | 30 April 2013 13:20 WIB

BISNIS.COM,JAKARTA--Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR Puan Maharani meminta pemerintah memaksimalkan dana otonomi khusus Papua agar berbagai persoalan, termasuk soal kemiskinan dan kelaparan di wilayah yang telah berintegrasi selama 50 tahun dengan NKRI itu bisa dikurangi.

Tanggal 1 Mei 2013 besok, adalah peringatan 50 tahun kembalinya Papua ke pangkuan Ibu Pertiwi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Berbagai masalah di Papua dan perdebatan terkait wilayah Indonesia tersebut harus segera diselesaikan sebagai perwujudan mimpi bersama bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke sejak kemerdekaan 17 Agustus 1945.

"Saya berharap agar dana otonomi khusus yang cukup besar untuk Papua mampu dimaksimalkan sehingga bisa menyejahterakan warga Papua," ujarnya, Selasa (30/4).

Dia mengatakan setelah 50 tahun bergabung dengan Indonesia masalah kelaparan di wilayah itu masih memprihatinkan. Mimpi bersama bangsa Indonesia untuk mewujudkan masyarakat yang bersatu, mandiri dan sejahtera masih belum terwujud di beberapa bagian negeri ini, termasuk di Papua.

"Di awal tahun 2013 kita berduka atas peristiwa penembakan di Papua yang menewaskan 8 anggota TNI dan 2 warga sipil. Ini artinya ada pekerjaan rumah berumur 50 tahun yang masih harus diselesaikan di sana,” ujar Puan di Gedung DPR.
 
Setelah Operasi Tri Komando Rakyat (Trikora) yang dimulai pada tahun 1961 oleh Presiden Pertama Republik Indonesia Soekarno, akhirnya melalui United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA), Papua(dulunya bernama Irian Barat dikembalikan kepada Indonesia pada 1 Mei 1963.

Sayangnya, setelah 50 tahun berlalu masih muncul percikan-percikan yang terus menantang Papua sebagai bagian dari NKRI dan juga masih ada sekitar 1,2 juta rakyat miskin serta 77.000 pengangguran di Provinsi Papua dan Papua Barat menurut data Badan Pusat Statistik. (Foto:greenpeace)
 

Sumber : John Andi Oktaveri

Tag : pdip, papua, miskin, sengsara
Editor : Bambang Supriyanto

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top