BISNIS.COM, PALANGKARAYA--Wakil Presiden Boediono menilai pelaksanaan ujian nasional (UN) perlu dievaluasi, untuk melihat baik buruknya bagi pendidikan di Indonesia.
Meski demikian, dia menyatakan kegiatan UN akan tetap dilanjutkan, karena dianggap sebagai tolak ukur hasil pembelajaran siswa. Apakagi, katanya, sebenarnya UN sendiri sudah dikenal sejak 2.500 tahun lalu, meskipun dengan metode yang berbeda.
"Pada saat- saat tertentu pendidikan itu harus ada penilaiannya, caranya yang terbaik apakah ujian negara yang bentuknya sekarang ini terbaik, kita harus dipelajari plus minusnya,” ungkapnya.
Boediono mengatakan evaluasi UN dimaksudkan untuk melihat sisi positif maupun negatif bagi sistem pendidikan di Indonesia. Jika dinilai tidak efektif maka Boediono menyarankan perlu dibuatkan metode yang terdesentralisasi yang lebih mengandalkan pada sistem teknologi.
Untuk mengetahui metode atau sistem yang terbaik untuk diterapkan, katanya, Indonesia perlu belajar dari negara-negara lain yang pendidikan dianggap sudah lebih.
Senada dengan Boediono, Mendikbud M Nuh juga setuju evaluasi UN dilakukan demi penyempurnaan kualitasnya. Namun, dia juga mengatakan tuntutan penghapusan UN tidak serta merta dapat dipenuhi, karena sistem yang digunakan pemerintah sudah disesuaikan dengan pendidikan secara nasional.
"Jika mengikuti keinginan siswa, pasti mereka juga tidak setuju ada ulangan harian. Karena itu yang akan kita lakukan adalah memperbaiki dan menyempurnakan sistem yang sudah ada, untuk mengurangi kemungkinan kegagalan teknis lagi," katanya.
Seperti diketahui pelaksanaan ujian nasional tingkat SMA dan sederajat mengalami kendala, karena tertundanya distribusi soal ujian di 11 provinsi. Akibatnya, beberapa sekolah harus tertunda pelaksanaan ujian nasionalnya.
Persoalan itu, menimbulkan keresahan di pihak sekolah dan murid, sehingga memicu tuntutan agar UN dihapuskan. (if)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
