KINERJA ANGGOTA DPR: Diklaim Cuma Perpanjangan Tangan Parpol

JAKARTA-- Kinerja DPR sebagai wakil rakyat masih jauh dari memuaskan. Hasil survei yang melibatkan kelas menengah urban menunjukkan ketiadaan apreasiasi positif atas kinerja legislator. Bahkan Mereka menganggap keberadaan politisi Senayan tak lebih dari  perpanjangan tangan Parpol

Survei yang diikuti 1.300 orang anggota rumah tangga yang berdomisili di 33 provinsi di Indonesia dilakukan pada 18-21 Februari 2013 oleh Publica Research & Consulting. Survei ini bertujuan mengetahui pandangan kelas menengah perkotaan di Indonesia terhadap dinamika politik di dalam negeri.

Sebanyak 84,1% responden menilai anggota DPR lebih berfungsi sebagai perpanjangan tangan partai politik dibandingkan dengan posisi mewakili kepentingan rakyat secara keseluruhan.

Penilaian tersebut muncul karena kinerja anggota DPR yang tidak memuaskan khalayak dari segi fungsinya menyusun Undang-undang (31,5%), menyusun anggaran belanja (36,5%), mengawasi pemerintahan (30,8%), dan mewakili kepentingan rakyat (39,5%).

Direktur Riset Publica Research & Consulting Rahadi T. Wiratama mengatakan fungsi DPR sebagai wakil rakyat termasuk fungsi dengan angka ketidakpuasan tertinggi, yakni net margin (jawaban puas dikurangi jawaban tidak puas) mencapai -26,9%.

"Hal ini mencerminkan kelas menengah menilai negatif kinerja DPR, terutama fungsi utamanya sebagai wakil rakyat. Dampaknya, kepercayaan responden terhadap partai politik juga rendah," ujarnya saat jumpa pers, Rabu (20/3/2013).

Rahadi menambahkan rendahnya kepercayaan terhadap parpol terlihat pada tingkat kepercayaan di bawah 10% terhadap parpol yang diyakini paling memedulikan kepentingan rakyat.

Partai Demokrat sebagai pemenang Pemilu 2009 menduduki posisi ke-2 sebanyak 6,8% sedangkan PDIP berada di peringkat pertama dengan tingkat kepercayaan 8,2%.

Anggota Komisi XI DPR Arief Budimantha berpendapat hasil survei tersebut merupakan tantangan parpol untuk mampu meyakinkan masyarakat, khususnya kelas menengah sebagai pemilih Pemilu 2014, sebagai media pendidikan politik. (if)