Kabar24.com, JAKARTA—Melihat berbagai kompleksitas dalam pelaksanaan pilkada selama ini, Pemilu Serentak 2019 dikhawatirkan memunculkan anarkisme berkedok demokrasi.
Demikian disimpulkan dari diskusi bertema Pemilu Serentak 2019, diselenggarakan MPR, Rabu (5/4/2017). Nara sumber diskusi tersebut adalah Ketua Pansus RUU Pemilu DPR dari Fraksi PKB Lukman Eddy dan pengamat Hukum Tata Negara Margarito Kamis.
“Terus terang saja saya sendiri gamang menghadapi Pemilu serentak nanti melihat kompleksitas pelaksanakan, pemilu tidak serentak yang berjalan selama ini,” ujar Lukman.
Dengan adanya lima kotak suara masing-masing untuk suara Presiden, DPR, DPD, DPRD I dan DPRD II, Eddy mengkhawatirkan mekanisme penghitungan suara. Kalau tidak ada inisiatif cara melakukan penghitungan suara maka kerumitannya semakin tinggi sehingga rawan gugatan dan keamanan.
Dia menyesalkan penolakan sejumlah lembaga swadaya masyarakat atas pemberlakuan e-voting yang bertujuan memudahkan penghitungan suara. Mereka beralasan e-voting akan membuka peluang kejahatan siber.
“Padahal, e-voting itu dilakukan untuk mempersingkat waktu,” ujar Lukman. Apalagi, ujarnya, pihak BPPT menyatakan siap secara teknologi untuk pengadaan perangkat e-voting.
Baca Juga
Sementara itu, menurut Margarito Kamis, melihat kuatnya isu SARA di Pilkada DKI Jakarta, tidak ada jaminan kasus serupa tidak akan terjadi di daerah-daerah lain seperti di Papua.
Akumulasi kompleksitas yang menyangkut isu SARA itu sangat mungkin terjadi pada Pemilu Serentak nanti. Dengan demikian pemilihan umum serentak hanya akan menyempurnakan anarksime yang dibungkus demokrasi.
“Saya khawatir Pemilu Serentak akan menjadi anarkisme berbaju demokrasi. Kita menyempurnkan sekularisasi dalam kehidupan politik dan liberalisme politik dan pada akhirnya mencampakkan Pancasila,” ujarnya.
Pada bagian lain dia mengatakan bahwa semakin langsung sebuah pemilihan, semakin kuat peran uang. Bahkan secara ekstrem dia mengatakan hanya orang bodoh saja yang mau berlaku jujur dan tidak menggunakan uang dalam pilkada langsung.
Untuk itu, dia menyarankan agar Indonesia kembali melakukan pemilihan kepala daerah lewat pemungutan suara di DPRD. Sedangkan untuk pemilihan presiden, dia menyarankan kembali menggunakan sistem musyawarah dan mufakat melalui MPR.
