Kabar24.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana alias Haji Lulung mengakui dirinya sebagai penyebab pencopotan jabatan Lasro Marbun sebagai Inspektorat DKI dan Andi Baso sebagai Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD).
"Itu kan gara-gara saya, terakhir saya diperiksa Bareskrim saya katakan, kalau Pak Ahok bilang dana siluman, mengapa dilegalkan? Mengapa dilelang? Kalau tidak dibahas, kemudian siapa yang memasukkan program itu di Bappeda? Pasti ada oknumnya, iya nggak?" ujar Lulung di Gedung DPRD DKI, Senin (30/11/2015).
Tak hanya menyasar Bappeda, Lulung juga menyebut kemungkinan pemberi nomor rekening dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI.
Lulung berpendapat, oknum-oknum pencatut anggaran UPS itu tidak mungkin memiliki keberanian membahas dan mengesahkan jika tidak ada pihak dengan jabatan atas yang melegalkan.
"Ini juga siapa yang nomorin rekening? Pasti ada oknum, oknum itu tak mungkin berani kalau tidak ada aktornya. Makanya, ketika saya pulang dari Bareskrim, saya katakan, ini biang keroknya Lasro," tegasnya.
Menurut Lulung, kasus korupsi pengadaan uninterruptible power supply (UPS) yang membuat kerugian daerah senilai Rp1,2 triliun tak lepas dari tanggung jawab Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
Lulung menyebut Ahok adalah pihak yang membuat Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
"Makanya kalau mau fair, harusnya Ahok yang bertanggung jawab," sambungnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
