Bisnis.com, JAKARTA — Ketua DPR Puan Maharani mewanti-wanti agar pemerintah mengedepankan kebijakan belanja negara yang efektif dan efisien, seiring keterbatasan ruang fiskal dan ruang defisit yang ketat dalam APBN 2026.
Pernyataan disampaikan Puan jelang penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto.
“Dalam keterbatasan ruang fiskal dan ruang defisit yang ketat, pemerintah harus dapat menetapkan prioritas belanja, serta menjalankan kebijakan belanja yang efektif dan efisien,” kata Puan dalam rapat paripurna DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025).
Menurutnya, kebutuhan belanja negara untuk pembangunan akan selalu lebih besar dibandingkan dengan kemampuan pendapatan negara. Oleh sebab itu, efektivitas belanja menjadi kunci agar setiap rupiah anggaran dapat memberikan hasil yang nyata bagi masyarakat.
Puan mengungkapkan bahwa pemerintah telah melakukan sejumlah upaya konsolidasi program di kementerian/lembaga (K/L) selama setahun terakhir, termasuk efisiensi anggaran. Hanya saj, dia mengingatkan bahwa kebijakan efisiensi harus berjalan beriringan dengan pencapaian program prioritas.
“Di balik setiap pos anggaran APBN, tersembunyi harapan jutaan rakyat—apakah anak mereka bisa terus sekolah, rakyat bisa berobat, ada lapangan kerja, hingga bagaimana nasib petani, nelayan, dan buruh,” ujarnya.
Baca Juga
Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) mengingatkan bahwa pembahasan dan penyusunan APBN bukan sekadar urusan teknis, melainkan soal keadilan dan keberpihakan. Dia berharap RAPBN 2026 yang akan disampaikan Prabowo mampu memperkuat pembangunan di daerah sekaligus menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.
Lebih lanjut, Puan menjelaskan Masa Persidangan I DPR 2025–2026 yang dibuka hari ini akan berlangsung hingga 2 Oktober 2025. Masa persidangan ini akan menjadi periode krusial pembahasan APBN 2026 antara DPR dan pemerintah.
