Pada tahun 2015, Iran dan beberapa negara adidaya, termasuk Amerika Serikat, menandatangani Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA) yang membatasi program nuklir sipil Iran untuk tujuan damai dengan imbalan pencabutan sanksi ekonomi yang dijatuhkan kepada negara tersebut.
Pada tahun 2018, Presiden Donald Trump menarik diri dari perjanjian tersebut, menyebutnya "cacat pada intinya" dan memberlakukan kembali sanksi AS.
Penarikan diri Trump dari JCPOA merupakan awal dari serangkaian peristiwa yang mengarah pada perang 12 hari pada bulan Juni ini.
Ketika Trump kembali menjabat pada bulan Januari, negosiasi kesepakatan nuklir baru dengan Iran merupakan salah satu hal terpenting dalam agenda kebijakan luar negerinya.
Setelah beberapa putaran perundingan antara AS dan Iran yang berakhir tanpa kesepakatan karena seiring dengan meningkatnya ketegangan antara Israel dan para pelaku terorisme yang disponsori Iran di kawasan tersebut, maka Israel akhirnya memutuskan untuk menyerang Iran secara langsung pada tanggal 13 Juni, yang menyebabkan perang selama 12 hari.
Amerika Serikat memutuskan untuk bergabung dengan kampanye militer Israel melawan Iran pada tanggal 21 Juni dengan serangan udara yang ditargetkan terhadap fasilitas nuklir Iran.
Baca Juga
Kini setelah debu mereda, Israel kembali menyerukan negara-negara Eropa yang masih menjadi bagian dari JCPOA era Obama untuk menerapkan kembali sanksi PBB terhadap Iran.
Erath mengatakan jika Iran menarik diri dari NPT, hal itu akan mengirimkan sinyal berbahaya kepada dunia karena nuklir milik Iran terkenal ganas dan mematikan.
"Itu akan menjadi sinyal bahwa mereka serius ingin memperoleh senjata nuklir. Itu akan serius dan akan menarik perhatian banyak orang," kata Erath kepada ABC News.
"Sejauh ini, mereka menghindari melakukannya karena itu adalah standar internasional yang sangat penting bagi banyak orang di seluruh dunia,"tambahnya.
Erath menambahkan, "Mereka [Iran] tidak ingin menempatkan diri mereka dalam kategori yang sama dengan Korea Utara sebagai negara yang menarik diri dari NPT dan menempatkan diri mereka sebagai negara paria internasional."
