Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Agama Nasaruddin Umar memastikan Pemerintah Indonesia tengah menyiapkan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji.
Salah satunya, kata Nasaruddin pemerintah bakal meluncurkan pembentukan tim kajian bersama menjadi langkah awal untuk merumuskan model kerja sama teknis dan aspek regulasi yang diperlukan untuk mengakomodir pembangunan Kampung Haji sebagai salah satu agenda strategis kerja sama kedua negara antara Indonesia dan Arab Saudi.
Termasuk, dia melanjutkan mengenai penyelenggaraan haji 2026 dikabarkan akan ditangani oleh Badan Penyelenggara Haji (BPH). Mengingat, Rancangan Undang-undang (RUU) Haji saat ini masih digodok di DPR.
Baca Juga
Hal ini disampaikan Menag usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan dengan Putra Mahkota sekaligus Perdana Menteri Arab Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud (MBS), yang berlangsung di Istana Al-Salam, Jeddah, Kamis (3/7/2025).
"Ya, sesuai dengan amanat suratnya Presiden insyaallah kita sudah bekerja sama dengan BPH (Badan Pengelola Haji) untuk secepatnya menindaklanjuti undang-undang yang nanti akan mengatur itu kan," ujarnya saat ditanya apakah tahun depan penyelenggaraan haji masih akan tetap dipegang Kementerian Agama.
Nasaruddin melanjutkan terkait dengan potensi BPH akan menjadi Kementerian Haji saat ini masih berada dalam pembahasan internal pemerintah dan tak dibahas saat pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Putra Mahkota sekaligus Perdana Menteri Kerajaan Arab Saudi Pangeran Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud (MBS).
"Oh itu urusan internal Indonesia. Belum dibahas," ujarnya.
Dia juga menuturkan dalam pertemuan kedua kepala negara itu juga tak ada pembahasan kuota dan penyelenggara saat pertemuan tersebut.
“Yang jelas juga nggak ada membahas kuota, tidak ada membahas siapa penyelenggaranya. Kan itu kan urusan internal kita kan. Insyaallah nanti kita tunggu dari undang-undangnya nanti," pungkas Nasaruddin.
