Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Kebudayaan (Menbud) RI Fadli Zon meminta supaya publik tidak khawatir ihwal penulisan sejarah Indonesia yang saat ini sedang digodok pemerintah.
Terkhusus, kepada publik yang khawatir bila penulisan sejarah itu sudah usai maka ada potensi sejarah yang lain dianggap tidak resmi atau bahkan tidak sah.
“Saya kira tidak perlu ada kekhawatiran semacam itu, karena yang menulis sejarah ini adalah para sejarawan. Jadi yang menulis ini bukan aktivis, bukan politikus,” tegasnya di Masjid Istiqlal, Jakarta, dikutip Sabtu (7/6/2025).
Dia beranggapan bahwa para sejarawan yang saat ini mengerjakan hal tersebut tentu memiliki kompetensi dalam menulis sejarah. Pasalnya, merekalah ‘dokter’ dan ‘profesor’ dalam bidang itu.
“Justru yang kita khawatir kalau sejarah itu ditulis oleh para aktivis yang punya perspektifnya masing-masing. Sejarah tidak bisa ditulis oleh politikus, apalagi yang resmi atau yang semacam itu, tidak bisa ditulis oleh [siapa] misalnya,” jelas politisi Gerindra tersebut.
Meski demikian, dia juga berpendapat bilamana seseorang ingin menulis sejarah kehidupannya sendiri itu sah-sah saja dilakukan.
Baca Juga
“Tapi kalau orang mau menulis sejarahnya sendiri-sendiri juga bebas, kan ini negeri demokrasi gitu,” tuturnya.
Lebih jauh, Fadli Zon juga mengemukakan tone atau nuansa positif dalam penulisan sejarah Indonesia dimaksudkan untuk persatuan bangsa, bukan untuk memecah belah bangsa.
“Jadi kita tentu tone-nya itu adalah dalam sejarah untuk mempersatukan kebenaran bangsa. Untuk apa kita menulis sejarah untuk memecah belah bangsa,” bebernya.
Adapun beberapa waktu lalu, eks Wakil Ketua DPR RI ini juga pernah menyinggung perdebatan yang ada di media sosial tentang penulisan ulang sejarah Indonesia merupakan ‘pepesan kosong’ alias sesuatu yang diperdebatkan sebenarnya tidak sesuai dengan kenyataan.
Dia menyebut, seharusnya ditunggu dulu saja progress penulisan ulang sejarah itu. Jangan hanya memperdebatkan draf atau kerangka yang beredar.
“Banyak yang diperdebatkan itu ‘pepesan kosong’ gitu loh, yang diperdebatkan ‘pepesan kosong’ yang tidak ada ya. Tunggu dulu bukunya atau sampai progress saya sampaikan tadi mungkin 70 persen, 80 persen,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (26/5/2025).
